ARSO, FP.COM – Keakuratan data orang asli Papua (OAP) adalah faktor penting dalam perencanaan pembangunan dalam implementasi otonomi khusus (Otsus). Kurang lebih itulah yang termaktub pada seminar awal Kajian Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (pendataan OAP) di Kabupaten Keerom, Selasa (5/9).
Untuk program ini, Pemerintah Kabupaten Keerom melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menggandeng tim peneliti Universitas Papua (Unipa), Manokwari.
Membuka seminar, Sekretaris Daerah Trisiswanda Indra mengatakan, paradigma pembangunan seharusnya menempatkan manusia atau masyarakat bukan hanya sebagai objek, tetapi juga subjek pembangunan. Untuk itu, diperlukan data-data kependudukan yang akurat sebagaimana Pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013.
“Karena perannya sebagai subjek maupun objek, maka dalam proses perencanaan dan pembangunan membutuhkan data-data yang terkait hal kependudukan.”
“Data kependudukan antara lain dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal,” ulas Trisiswanda.
Ia berpesan agar penelitian dan kajian ini bukan sekadar mencari jumlah, tapi memetakan secara detail kondisi keluarga setiap rumah tangga.
“Berapa jumlah anggota keluarganya, pekerjaannya apa, rumahnya bagaimana, memiliki lahan atau tidak.”
Kata Sekda Trisiswanda, anggaran otsus merupakan alokasi anggaran yang khusus diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Oleh sebab itu, data OAP sangat dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
“Pendataan tahun ini kami harapkan lebih menjangkau lagi wilayah yang belum terjangkau transportasi darat,” sambungnya.
Akademisi Unipa yang merupakan ketua tim kajian dan penelitian ini, Dr. Albertus Girik Allo, berujar jika di dalam pendataan ini timya menggunakan tiga aspek sebagai parameter dengan target tiga distrik yang merupakan basis penduduk asli Keerom, yakni Towe, Yaffi, dan Senggi. Tim di masing-masing distrik akan bekerja selama enam hari.
“Di dalam data kita itu kan ada tiga aspek demografi, sosial dan ekonomi, nanti kita jabarkan per masing-masing aspek dari OAP yang kita data door per door,” kata Girik Allo.
“Saat, ini hanya Kabupaten Keerom yang melakukan pendataan yang detail soal jumlah orang asli Papua, ini kami sangat apresiasi sekali untuk pemerintah daerah. Data ini nantinya bisa membantu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melihat dan mengukur apakah otsus yang sekarang ini berhasil atau tidak.”
Sebelum ini, tahun 2022, Bappelitbangda Kabupaten Keerom bekerja sama dengan P2KSDM Unipa telah melakukan pendataan serupa di empat (4) distrik yaitu Skanto, Arso Timur, Waris dan Web. Dengan demikian, setelah pendataan tahun ini, maka pemerintah daerah sudah merampungkan data OAP di tujuh distrik. (*)
