JAYAPURA, FP.COM – Perum Bulog Wilayah Papua dan Papua Barat untuk sementara waktu tidak melakukan penambahan outlet Rumah Pangan Kita (RPK) lantaran sejumlah komoditi yang menjadi primadona di setiap outlet sudah langka.
“Iya, sementara waktu tidak melakukan penambahan outlet karena komoditi yang menjadi andalan RPK seperti gula pasir yang paling banyak dibeli masyarakat sudah sangat langka sehingga daya tari RPK semakin berkurang, sementara komoditi lainnya marginnya kecil sekali karena persaingan harga di pasar sangat ketat,” jelas Sopran Kenedi, Kepala Perum Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat, melalui pesan Whatsapp, Minggu (26/4/2020).
Hal lainnya yang menyebabkan tidak dilakukannya penambahan outlet sementara waktu, kata Sopran, adalah lantaran beberapa RPK tidak aktif disebabkan yang mengelola RPK diberhentikan dari pekerjaan, selain itu ada juga yang bekerja dari rumah sejak adanya pandemi virus Corona (Covid-19).
Perum Bulog memiliki 2 outlet binaan milik masyarakat yaitu RPK yang berada di tingkat permukiman penduduk, dan satunya outlet binaan milik masyarakat yaitu Toko Pangan Kita (TPK) yang berada di pasar tradisional atau pusat perdagangan.
Sopran menjelaskan, RPK dan TPK membeli bahan pangan dari Bulog lalu menjualnya kembali sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pembelian bahan pangan dari Bulog untuk RPK dan TPK lebih murah dibandingkan Bulog menjual langsung.
“Di satu sisi supaya mereka masih punya margin (batas) yang wajar, dan di sisi lain mereka masih bisa menjual sesuai HET kepada masyarakat di sekitarnya, agar fungsi stabilisasi harga dan penyediaan pasokan kepada masyarakat bisa berjalan bersamaan,” kata Sopran.
Ia menyebutkan, harga bahan pangan di Bulog dibanding harga pasar beda 5-10 persen. Namun sangat tergantung dari beberapa harga pembelian Bulog. “Jika Bulog beli lebih murah, maka marginnya outlet binaan bisa lebih besar,” ucapnya.
Hingga tahun 2019, Perum Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat telah mendirikan 1.718 outlet RPK, masing – masing 1.079 outlet di Papua dan 639 outlet di Papua Barat. Keberadaan RPK di permukiman warga untuk mengurangi tingkat pembelian dalam jumlah besar di pasar. (FPKontr1)
