JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua menyoroti kondisi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang penilaian Barang Milik Daerah (BMD) yang dinilai masih sangat minim, bahkan hampir tidak tersedia di sejumlah daerah. Kesenjangan ini menjadi tantangan serius bagi tata kelola aset daerah yang transparan dan akuntabel.
Menjawab tantangan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Papua, Papua Barat, dan Maluku bekerja sama dengan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN menyelenggarakan Pelatihan Praktik Penilaian BMD Batch II yang berlangsung pada 19–22 Agustus 2025 di Gedung Keuangan Negara Jayapura.
Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Suzana Dewijana Wanggai, yang hadir pada pembukaan acara, memberikan apresiasi penuh dan menekankan pentingnya pelatihan ini sebagai upaya strategis.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua, saya menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan, khususnya Kanwil DJKN dan PKN STAN yang telah memfasilitasi pelatihan ini. Sinergi ini diharapkan melahirkan tenaga penilai profesional dari tanah Papua yang mampu memberikan kontribusi nyata,” kata Sekda Suzana Wanggai.
Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Papua, Izharul Haq, turut menegaskan bahwa BMD merupakan sumber daya strategis yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menurutnya, aspek penilaian adalah hal yang sangat krusial.
“Penilaian yang akurat sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan yang menyangkut perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, penghapusan, serta pelaporan keuangan pemerintah daerah,” jelas Izharul Haq.
Penilaian yang tepat tidak hanya memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga menjamin penggunaan BMD berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance).
Kepala Bidang Penilaian Kanwil DJKN Papabaruku, Hari Sutarmin, membenarkan bahwa minimnya jumlah penilai BMD di wilayah Papua dan Maluku merupakan tantangan yang harus segera diatasi. Melalui kolaborasi dengan PKN STAN, diharapkan pelatihan ini dapat mempercepat penguatan kapasitas SDM.
Sekda Suzana Wanggai berharap pelatihan ini menjadi momentum awal terjalinnya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, demi terwujudnya tata kelola aset yang transparan, akuntabel, dan memberikan nilai tambah bagi daerah, sekaligus meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (AiWr)
