JAYAPURA,FP.COM – Guna memastikan visi Indonesia Emas 2045 tercapai, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN terus menggalakkan internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025-2029 ke seluruh daerah.
Dalam pertemuan regional di Hotel Horison Ultima Entrop, Jayapura, pada Jumat, 13 Juni 2025, Kemendukbangga/BKKBN menegaskan PJPK adalah kunci utama yang harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah.
PJPK 2025-2029 bukan sekadar dokumen biasa, melainkan fondasi strategis untuk memanfaatkan bonus demografi secara optimal dan menghadapi tantangan kependudukan seperti penuaan penduduk. Dokumen ini memuat 30 indikator kependudukan yang akan menjadi acuan nasional selama lima tahun ke depan, dan diharapkan menjadi pedoman bagi setiap pemerintah daerah.
Kepala Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Provinsi Papua, Sarles Brabar, dalam laporannya menekankan pentingnya pemahaman dan integrasi PJPK.
“Kami berharap kita dapat memahami pentingnya peta jalan pembangunan kependudukan dan agar indikator-indikator yang tersedia dalam Peta Jalan GDPK dan Rencana Aksi dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJMD dan RKPD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” ujar Brabar.
Senada dengan hal itu, Ukik Kusuma Kurniawan, Deputi Bidang Kebijakan Strategis Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Kemendukbangga/BKKBN RI, menegaskan bahwa Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang sudah disusun akan menjadi acuan utama.
“GDPK yang sudah disusun akan diimplementasikan ke dalam perencanaan pembangunan pelayanan, sehingga perlu disusun peta jalan pembangunan kependudukan dan diinternalisasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah,” jelas Ukik.
Fokus utama pembangunan kependudukan ini bukan hanya soal jumlah, melainkan tentang kualitas keluarga Indonesia, yang diyakini akan melahirkan negara kuat. Penekanan diberikan pada peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui akses pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Akurasi data kependudukan juga menjadi krusial untuk mendukung kebijakan yang relevan.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong, yang turut hadir, turut menyoroti pentingnya koordinasi dan program terukur. Ia berharap BKKBN dapat menjadi “orkestra” yang memimpin upaya ini, serta melakukan evaluasi ketat terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik. “Goal kita dari kegiatan ini untuk rakyat maka dibutuhkan koordinasi,” tegas Limbong.
Kegiatan internalisasi ini dihadiri sekitar 100 peserta dari Bappeda, OPD-KB, serta perwakilan kementerian terkait dari enam provinsi se-Tanah Papua, menunjukkan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkualitas demi tercapainya Indonesia Emas 2045. (AiWr)
