JAYAPURA, FP.COM – Program KO Sehat (Kartu Otsus Sehat) Provinsi Papua Tengah boleh disebut baru seumur jagung. Namun, sejauh ini, eksistensi dan manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang belum terkover BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, memastikan program unggulan ini akan tetap bergulir ditopang alokasi kenaikan anggaran.
“Program ini tetap jalan, 2024 dari sisi pembiayaannya naik. Contohnya RS Nabire dari 4 miliar jadi 4,5 miliar kita rata-rata (kenaikan-red) 500 juta untuk rumah sakit,” ungkap Sumule, akhir pekan lalu (6/4) di Jayapura.
Tak hanya dengan rumah sakit, Pemprov Papua Tengah juga bekerja sama dengan beberapa klinik setelah melihat tingginya animo masyarakat. Di tahun ini ada penjajakan kerja sama dengan lima (5) klinik baru.
“Tahun ini kami akan perluas layanan ini bagi sejumlah klinik yang memenuhi syarat untuk kita bisa kolaborasi. Kemarin saya bertemu dengan seorang pastor di Timika. Ada dua klinik yang akan kita topang, satu di Gome dan Intan Jaya. Semoga bisa terealisasi. Kalau sebelumnya lima, mungkin di tahun ini kita bisa dapat sampai 10 klinik yang akan kita kerja sama agar layanan ini bisa lebih baik,” ucap Dokter Sil, sapaannya.
Dalam tata pengelolaan, pihaknya juga akan menyelenggarakan petunjuk teknis (juknis) dalam hal Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.
“Di akhir bulan ini, tim dari KO Sehat akan datang ke Jayapura untuk monev (Monitoring Evaluasi-red). Provinsi sudah membagi petunjuk teknis. Kalau misalnya ada persoalan di Nabire, yang bertanggungjawab harus RS Nabire. Tahun lalu kan kami harus intervensi. Tahun ini, khusus kami di provinsi, menghandel urusan di luar kabupaten-kabupaten seperti ketika layanan itu dirujuk ke Jayapura, di situ baru provinsi yang handel full dari seluruh kabupaten dari wilayah Provinsi Papua Tengah,” bebernya.
Ia juga menegaskan bahwa program KO Sehat Papua Tengah bertujuan untuk mengkover pembiayaan yang tidak ditanggung dalam paket pembiayaan BPJS Kesehatan sehingga tidak ada duplikasi pembiayaan.
“Dana kita tidak luar biasa tapi bagaimana mengoptimalkan dana yang ada. Jadi, kalau murni bisa ditanggung BPJS ya BPJS. Yang tidak mampu ditangani BPJS kami yang handel. Kami tegas dengan teman-teman di layanan yang sudah kerja sama dengan kami kalau memang BPJS bisa, BPJS harus handel. Kalau KO Sehat, ya KO Sehat yang handel,” jelasnya. (Mey)
