JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua menutup tahun anggaran 2025 dengan rapor positif pada sejumlah indikator makro pembangunan. Berdasarkan refleksi akhir tahun, Bumi Cendrawasih mencatat perbaikan signifikan di sektor ekonomi, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan stabilitas harga.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua tahun 2025 berhasil menyentuh angka 74,69 poin. Capaian ini menjadi indikator keberhasilan intervensi pemerintah pada layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
“Sepanjang 2025, kinerja Pemerintah Provinsi Papua terus menunjukkan tren perbaikan. Capaian ini adalah fondasi krusial bagi kita untuk melangkah lebih jauh di tahun 2026,” ujar Matius Fakhiri dalam keterangannya di Jayapura, Rabu (31/12/2025).
Di sektor ekonomi, Papua menunjukkan ketahanan yang kuat dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,21 persen pada triwulan III 2025—angka tertinggi di kawasan Papua. Keberhasilan ini dibarengi dengan stabilitas harga yang terjaga melalui inflasi year on year (yoy) sebesar 2,51 persen.
Berkat konsistensi dalam menjaga pasokan dan harga pangan, Papua berhasil menyabet penghargaan bergengsi TPID Award 2025. Sementara itu, profil sosial masyarakat juga menunjukkan angka yang stabil, di antaranya:
- Tingkat Kemiskinan: 19,16 persen.
- Tingkat Pengangguran: 6,97 persen.
- Angka Harapan Hidup: 70,77 tahun.
Meski banyak mencapai target, Gubernur secara terbuka memberikan catatan evaluatif bagi jajarannya. Sektor kesehatan, khususnya prevalensi stunting yang masih berada di angka 28,6 persen, ditegaskan sebagai “pekerjaan rumah” terbesar untuk tahun depan.
“Penurunan stunting akan menjadi prioritas utama pada 2026. Ini bukan sekadar angka, tapi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan masa depan generasi emas Papua,” tegas Gubernur.
Menutup refleksi tahunan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua kembali menegaskan komitmen untuk menjalankan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, guna memastikan hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah. (*)
