JAKARTA, FP.COM – Pembangunan Hydrogen Refueling Station (HRS) pertama di Indonesia oleh PT PLN (Persero) diapresiasi tinggi Pemerintah dan anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengembangan infrastruktur penunjang kendaraan ramah lingkungan berbasis hidrogen ini dianggap sebagai langkah nyata perusahaan mendukung transisi energi di tanah air.
Hadir dalam acara peresmian HRS di Senayan, Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu menyampaikan apresiasinya atas komitmen PLN mendorong ekosistem hijau berbasis energi baru dan terbarukan (EBT). Pembangunan HRS ini ia anggap sebagai breakthrough PLN terkait pemanfaatan hidrogen hijau dan diharapkan mampu menopang ketahanan energi nasional di era krisis iklim dunia.
“Melalui peresmian ini, PLN menunjukkan karya nyata dan bukti konkrit energi hidrogen merupakan satu keniscayaan bagi Indonesia,” kata Jisman.
Jisman menyampaikan, saat ini terjadi pergeseran dalam sistem produksi dan substitusi energi ke sumber energi baru terbarukan yang bebas emisi karbon. Karenanya, di Indonesia, transisi energi sebagai upaya navigasi perubahan iklim sekaligus menjadi salah satu strategi menjaga ketahanan energi.
Selain itu, Jisman menambahkan bahwa pengembangan ekosistem kendaraan berbasis hidrogen mencerminkan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam memperluas akses terhadap teknologi bersih dan terjangkau masyarakat. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Hidrogen diidentifikasi sebagai satu-satunya pembawa energi nol karbon selain listrik, khususnya upaya dekarbonisasi sektor transportasi,” tambahnya.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dyah Roro Esti mengatakan sangat mendukung langkah PLN untuk terus memperkuat ekosistem transportasi hijau. Hal ini sejalan dengan visi misi komisi VII dalam menyukseskan transisi energi di Indonesia.
“Jadi saya itu multiperan sebagai brand ambassador Hidrogen dan anggota Komisi VII juga, kami tentunya sangat amat mendukung, turut menyukseskan bagaimana negara Indonesia mewujudkan transisi energi,” ujar Roro.
Roro menambahkan, pengembangan hidrogen hijau dapat mengurangi emisi karbon hingga 4,15 juta ton per tahun dan akan berkontribusi besar dalam upaya pelestarian lingkungan. Lebih lanjut, Roro mengatakan saat ini Komisi VII sedang mengupayakan agar rancangan undang-undang (RUU) mengenai energi baru terbarukan (EBT) bisa segera disahkan agar langkah PLN memperoleh dukungan yang lebih besar.
“Kami berharap (hidrogen) bisa komersial, dari segi lingkungan bisa terjaga, dan tentunya berupaya untuk mengurangi emisi karbon,” pungkasnya. (*)
