JAYAPURA,FP.COM – Bupati Kabupaten Keerom Piter Gusbager mengikuti rapat bersama Pemerintah Provinsi Papua yang dipimpin Kepala badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) Suzana Wanggai di kantor Gubernur Provinsi Papua,Rabu (19/6).
Dalam pertemuan bersama pemerintah daerah, TNI/Polri dan konsulat jenderal RI-PNG membahas sejumlah tahapan penyelesaian persoalan perbatasan dua negara.
Di mana diketahui sejak akhir Mei, tiga orang guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) Niliti, Distrik Towe Hitam, Kabupaten Keerom nyaris ditangkap oleh tentara Papua Nugini (PNG) saat sedang mengajar di kampung Komailen.
Bukan kali pertama, kejadian pengusiran oleh tentara PNG. Ini merupakan peristiwa keempat kalinya. Atas kejadian tersebut, pemerintah Kabupaten Keerom terus berupaya mencari titik terang.
Dalam pertemuan bersama siang tadi, Bupati Gusbager dan pemerintah Provinsi Papua menyepakati langkah awal yang akan ditempuh yakni melakukan verifikasi dalam negeri (domestic verification) pada Juli mendatang.
“Yang pertama kita akan lakukan domestic verification (verifikasi dalam negeri) baik itu terhadap posisi geografis, maupun terhadap masyarakatnya. Kita akan lakukan verifikasi dibulan Juli terhadap lokasi, penduduk dan keadaan setempat”, ucap Bupati Gusbager.
Nantinya, dengan data verifikasi yang ada pihak pemerintah Indonesia (Papua) akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Papua Nugini untuk melakukan join verification (verifikasi bersama-red).
“Ini yang akan kita lakukan bersama-sama untuk memastikan penyelesaian masalah di lapangan. Sebagai pemerintah Kabupaten saya akan mengambil langkah-langkah terlebih dahulu untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait hal-hal yang akan kita lakukan.”
Hal kedua yang dihasilkan dalam rapat bersama itu menurut Gusbager yaitu, pihak pemerintah Indonesia mendorong adanya pendekatan persuasif tentara Papua Nugini terhadap permasalahan perbatasan antar dua negara.
“Kedua belah pihak baik itu pertahanan Indonesia maupun Papua nugini ketika melakukan patroli hendaknya memperhatikan hak-hak sipil masyarakat. Menjaga hubungan baik persahabatan dan kekeluargaan antara Indonesia dan Papua Nugini yang sudah terjalin sekian lama”tegas Gusbager.
Sementara itu, kepala BPKLN Provinsi Papua Suzana Wanggai menyebut masalah perbatasan di Papua tidak mudah karena letaknya yang tidak dibatasi oleh sungai, gunung melainkan imaginary border (perbatasan bayangan). Untuk menyelesaikan persoalan yang muncul diantara kedua negara terdapat mekanisme yang harus dilakukan salah satunya yaitu melakukan rapat koordinasi.
“Setelah melakukan rapat koordinasi seperti yang tadi disampaikan pak bupati kita akan menentukan kapan kita akan turun melakukan domestic verification. Saat kita melakukan rapat ini mereka juga di sana (PNG-red) sedang membicarakan hal yang sama, karena kita terus melakukan komunikasi”.
“Tentu nanti kita akan mensosialisasikan kepada masyarakat kalau memang itu di Papua Nugini berarti masyarakat kita harus kembali kalau masyarakat kita tidak mau kembali berarti you warga negara Papua nugini walaupun sudah ada KTP,” tambah Suzana.
Pihaknya pun akan terus mendorong spirit pendekatan persuasif dalam penyelesaian persoalan perbatasan dua negara. Dan hal itu akan terus didorong dalam agenda pertemuan bilateral dua negara seperti Border Liaison Officers Meeting (BLOM), Border Liaison Meeting dan Joint Border Committee Indonesia-PNG. (Ai)
