JAYAPURA, FP.COM– Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua dan Papua Barat, Adolf Fiktor Tunggul Simanjuntak mengatakan, pertumbuhan kredit di Papua oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cukup optimal hingga November 2019 kendati masih berada di bawah rata – rata kredit nasional.
“Penyebabnya adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Papua yang mengubah skema pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga membatasi penyaluran kredit kepada ASN di sejumlah wilayah kabupaten dan kota,” kata Adolf, usai kegiatan apresiasi kinerja BPR, di Hotel Fame Jayapura, Jumat (14/2/2020) malam.
Sementara, di Provinsi Papua Barat, kata Adolf, terjadi penurunan penyaluran disebabkan terdapat beberapa BPR yang meningkatkan mitigasi risiko dengan lebih menerapkan prinsip kehatia-hatian dalam penyaluran kredit sampai dengan pembatasan penyaluran kredit.
Selain itu, lanjut Adolf, pertumbuhan DPK juga dimanfaatkan oleh BPR untuk menurunkan sumber dana selain DPK yang lebih mahal seperti pinjaman dari bank lain.
Hal itu tercermin dari penurunan pinjaman bank lain pada posisi November 2019 sebesar -19,80 persen di Papua, dan -35,16 persen di Papua Barat jika dibandingkan November 2018.
Secara khusus 8 BPR di Papua, DPK posisi November 2019 tumbuh 31,90 persen dibandingkan November 2018 atau Rp 650,60 miliar dari Rp 493,25 miliar.
Sementara di Papua Barat, 5 BPR untuk DPK tumbuh 15,55 persen posisi November 2019 atau Rp 548,90 miliar dari Rp 475,03 miliar pada posisi November 2018.
Adolf mengatakan, pemanfaatan utama DPK digunakan untuk menyalurkan kredit yang tercermin dari pertumbuhan kredit sebesar 7,78 persen di wilayah Papua atau sebesar Rp 1,136 miliar pada November 2019 dan Rp 1,313 miliar pada November 2018.
“Untuk wilayah Papua Barat, pertumbuhan kredit -0,43 persen atau Rp 594 miliar pada November 2019 dan Rp 596,54 miliar pada November 2018,” ucapnya.
Hal tersebut berimplikasi terhadap aset BPR di Papua yang tumbuh 2,51 persen pada posisi November 2019 dibandingkan posisi November 2018, sementara di Papua Barat terjadi penurunan aset 2,21 persen.
Total aset BPR di wilayah Papua pada November 2019 sebesar Rp 1,346 miliar, meningkat 2,51 persen dibandingkan November 2018 sebesar Rp 1,313 miliar. Di wilayah Papua Barat, aset BPR mengalami penurunan 2,21 persen dari Rp 704,84 miliar pada November 2018 menjadi Rp 689,25 miliar pada November 2019. (FPKontr1)
