BURMESO, FP.COM – Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya (Mambra) menggelar pelatihan pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang diikuti seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) berikut para bendahara di lingkungan Pemkab Mambra, Rabu lalu (1/3/23).
Pelatihan ini dimaksudkan untuk membenahi opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) wilayah Provinsi Papua. Para pemegang keuangan di satuan unit kerja diedukasi terkait pembuatan SPJ yang baik sesuai dengan penggunaan anggaran di setiap OPD.
Di sela kegiatan pelatihan, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Manogar Sirait mengharapkan adanya perbaikan tata kolala keuangan yang ada di daerah yang dijuluki negeri seribu misteri sejuta harapan tersebut jauh lebih baik.
“Ini menjadi barometer buat kita juga, bagi kepala daerah untuk mengambil sebuah kebijakan, jadi kita memulai untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah ini. Jujur, harus kita akui bahwa penilaian oleh BPK tata kelola keuangan salah satu yang terburuk di Papua adalah Mamberamo Raya,” ujar Sekda Manogar.
Manogar menargetkan Kabupaten Mamberamo Raya minimal mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di 2024 mendatang.
“Jadi kita mencoba memperbaiki itu, mudah-mudahan dengan disiplin, ketaatan dan kepatuhan bisa kita keluar dari zona tersebut, kita punya harapan besar setelah melihat tim yang hadir dari BPK saat ini ada perbaikan dalam penyajian dokumen yang di butuhkan. Kita optimis, 2024 kita targetkan minimal WDP,” pungkas Manogar. (*)
