KEEROM,FP. COM – Bupati Kabupaten Keerom Piter Gusbager angkat suara terkait sejumlah tuntutan para penyedia jasa atau pihak ketiga yang belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan.
Kepada awak media di Arso, Sabtu (15/6) Bupati Gusbager mengatakan telah memerintahkan inspektorat, badan keuangan dan dinas teknis yang memiliki tunggakan utang pada pihak ketiga untuk melakukan koordinasi terkait penyelesaian tunggakan tersebut.
“Saya ingin menyampaikan kepada pihak ketiga dan juga mitra-mitra yang selama ini ada bekerja dengan pemerintah Kabupaten Keerom saya sudah memerintahkan kepada inspektorat daerah kabupaten Keerom, kepala keuangan, dinas terkait entah itu PU atau siapapun itu yang ada utang-utangnya itu untuk segera melakukan langkah-langkah penting untuk menjawab apa yang menjadi hak mereka,” ujarnya.
Hingga kini, inspektorat, badan keungan dan dinas teknis, menurut Gusbager, terus melakukan upaya penyelesaian pembayaran dengan melihat pada mata anggaran yang tersedia.
“Saya sudah perintahkan kepada keuangan, PU maupun dinas yang ada utang, masukkan itu dalam daftar utang, diketok. Kalau tidak ada dalam induk, diketok dalam perubahan, kita selesaikan utang-utang.”
Ia juga menegaskan komitmennya untuk turut mengawal penyelesaian pembayaran utang pada pihak ketiga meski hal itu bukanlah menjadi tupoksi bupati.
“Bupati tidak mengurus hal yang sangat teknis menyangkut SP2D, perintah membayar itu bukan urusan saya. Tapi saya berusaha membantu menyelesaikan apa yang menjadi hak-hak para penyedia jasa. Apalagi menyangkut utang. Pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan-red) sudah melakukan audit tahun berjalan dan tahun ini kita sudah menerima hasilnya dan ada daftar utang itu yang akan terus diselesaikan. Jadi pemerintah Kabupaten Keerom tidak membiarkan utang-utang. Ini kan ada pembayaran tahap I, II, III seperti itu kita akan lihat, inspektur sudah bekerja.”
Terakhir, Bupati Gusbager meminta para penyedia jasa untuk menunggu proses yang sedang berjalan. Dia berharap, semua pihak terkait tidak mengaitkan sejumlah persoalan menjadi bola liar di masyarakat.
“Yang pasti, saya jangan sampai di bawa-bawa ke hal yang terlalu teknis. Tidak ada bupati mengintervensi, menahan pembayaran, saya tidak ngurus soal itu. Saya pikir teman-teman penyedia jasa untuk tidak memberitakan hal-hal yang keliru di masyarakat. Apalagi menyebut angka sekian ratus miliar. Kami menyesalkan pemberitaan begini, sama sekali menyudutkan pemerintah daerah Kabupaten Keerom. Yang jelas, perintah sudah keluar kepada inspektorat, badan keuangan dan juga dinas terkait untuk segera melakukan langkah-langkah pembayaran,” pungkas Gusbager. (Ai)
