NABIRE, FP.COM – Mewujudkan salah satu program prioritasnya, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT PLN (Persero).
Penandatangan PKS itu dilakukan oleh Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk dan General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Budiono, Selasa (28/5), disaksikan Pj Sekda Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan SDM Provinsi Papua Tengah Frets James Boray dan Manajer PLN UP3 Nabire, Parmonangan Andreas Sitorus.
Ribka Haluk mengatakan, penandatanganan PKS bersama PT PLN (Persero) merupakan salah satu dari 10 program prioritas ketika dirinya menjabat yakni Papua Tengah Terang. Nantinya, PLN akan melakukan penyambungan baru seluruh jaringan, penyambungan baru jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan subsidi pembayaran token listrik gratis.
Menurutnya, subsidi token listrik gratis akan dianggarkan melalui Dinas Tenaga Kerja dan SDM Provinsi Papua Tengah dan diperuntukkan khusus bagi masyarakat asli Papua yang kurang mampu.
Penyediaan sarana kelistrikan bagi masyarakat ini, lanjut Ribka Haluk, merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendukung program pemerintah pusat terkait pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem nol persen tahun 2024.
“Program token listrik gratis ini semua bersumber dari APBD provinsi. Harapannya, ke depan, melalui program ini semua daerah di Papua Tengah bisa terang. Tentu ini merupakan pekerjaan besar, namun secara perlahan kami yakin ke depan rumah-rumah masyarakat bisa terang.”
Dia menambahkan, dengan dibangunnya infrastruktur kelistrikan sudah barang tentu bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di segala aspek kehidupan.
“Saat ini, listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat, aktivitas apapun membutuhkan listrik, bahkan membuat masyarakat sehat diperlukan aliran listrik. Kita berharap, kita bisa membuat Papua Tengah ini terang, bukan hanya di Nabire melainkan di seluruh daerah di Papua Tengah,“ tandas Ribka Haluk.
GM PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat (UIW Papua dan Papua Barat), Budiono menyambut baik penandatanganan kerja sama yang dilakukan bersama Pemprov Papua Tengah ini.
Hal itu menurut Budiono sejalan dengan spirit PT PLN untuk menerangi seluruh tanah air hingga ke pelosok-pelosok.
“PKS ini merupakan hasil sinergitas menyatukan niat baik yang sama antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan PLN yaitu agar masyarakat di pelosok kampung/desa dapat menikmati manfaat adanya listrik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat OAP di Papua Tengah,” jelasnya.
Secara teknis, lanjut Budiono, pihaknya akan melakukan pendataan daerah dan masyarakat yang layak mendapatkan manfaat dari subsidi token listrik gratis.
Saat ini sistem kelistrikan khusus di Nabire sudah terpasanag dengan daya mampu 40 MW, dengan beban puncaknya 25 MW dengan cadangan 15 MW yang kebutuhan pasokan listriknya terbagi untuk pusat perkantoran 5 MW dengan menyisahkan 10 MW cadangan.
“Cadangan ini akan kita gunakan untuk melihat perkembangan kebutuhan masyarakat di Nabire pasca DOB. Khusus untuk perkantoran ke depan, kami akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), sehingga listrik pusat pemerintahan akan bersumber dari green energi dan ini yang pertama kali terjadi,” pungkas Budiono. (Redaksi)
