JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menegaskan komitmennya untuk memperkuat akuntabilitas keuangan daerah dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hasil pemeriksaan tersebut dipandang bukan sekadar evaluasi administratif, melainkan instrumen vital dalam membenahi sistem belanja daerah.
Komitmen ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan dan Kinerja atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2025 di Jayapura, Rabu (15/1/2026).
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua, kami mengapresiasi BPK RI yang telah bekerja profesional. Pemeriksaan ini sangat penting untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara tertib, efisien, dan berorientasi pada hasil,” ujar Aryoko.
Wagub Aryoko menegaskan bahwa Pemprov Papua menerima seluruh catatan, temuan, maupun rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Ia pun menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan perbaikan nyata tanpa menunda waktu.
Menurutnya, pengelolaan belanja yang patuh dan berkinerja tinggi merupakan fondasi utama untuk:
- Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan UMKM.
- Memastikan pembangunan infrastruktur produktif yang tepat sasaran.
Lebih lanjut, Aryoko menekankan bahwa LHP ini harus dijadikan bahan evaluasi mendalam, bukan sekadar formalitas tahunan. Ia mengajak jajaran Pemprov Papua untuk memperkuat sinergi dengan BPK sebagai mitra strategis dalam pengawasan keuangan negara.
“Dengan kolaborasi yang baik, kita bangun sistem keuangan daerah yang kokoh, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat demi mewujudkan Papua yang Maju dan Harmonis,” pungkasnya. (*)
