JAYAPURA, FP.COM – Bupati Kabupaten Keerom Piter Gusbager memastikan tidak ada illegal entry warganya ke negara tetangga, Papua Nugini.
Pernyataan itu disampaikan Bupati Gusbager kepada awak media usai mengikuti rapat koordinasi bersama Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua, Rabu (19/6) di kantor Gubernur Provinsi Papua.
“Persoalan keberadaan tiga orang guru di Komailen , yang menurut pihak Papua Nugini, Komailen adalah wilayah Papua Nugini, saya tegaskan bahwa tidak ada illegal entry oleh masyarakat kita, khususnya petugas nakes maupun guru.”
“Pelayanan kesehatan dan pendidikan yang dilakukan selama ini sudah terjadi seperti itu rutin. Jadi tidak ada niat dan motif oleh guru dan petugas nakes kita oleh pemerintah daerah Kabupaten Keerom yang secara sengaja melakukan illegal entry. Itu tidak ada sama sekali. Ini pelayanan dasar, pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat,” tegasnya.
Masyarakat perbatasan, menurutnya, memiliki keterikatan sejarah asal usul maupun kepemilikan hak ulayat. Sementara, perbatasan kedua negara ini sudah ditentukan jauh sebelumnya oleh Jerman dan Inggris.
“Kita hari ini hanya mengakui apa yang telah ditetapkan dan kita terus jaga itu tanpa kita saling meniadakan. Apalagi, menurut informasi, 80 persen data kami hampir 100 kk (kepala keluarga) di Niliti masyarakat ber-KTP Keerom, ber-KK Keerom. Semoga nanti, dengan verifikasi domestik ini menjadi jelas.”
Lanjut Gusbager, Kabupaten Keerom sendiri memiliki panjang perbatasan sekitar 120 kilometer, dengan 5 lokasi prioritas (lokpri) kawasan perbatasan yang terdapat di Skofro Arso Timur, Paitenda Waris, Akarinda, Yabanda Yafi dan Bias Towe.
Pihaknya pun mengimbau masyarakat agar menjadi garda terdepan dalam menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia meyakini, masyarakat suku Yetfa di Towe memiliki persatuan yang solid untuk menjaga wilayah mereka.
“Keamanan yang menjamin yaitu masyarakat itu sendiri, masyarakat kampung Niliti menjamin keamanan dan selama ini aman. Ini sebenarnya patroli rutin pihak keamanan Papua Nugini, hanya disayangkan adanya tekanan, ancaman dan intimidasi,”
“Masyarakat menjadi kekuatan pertahanan kita, pihak aparat TNI/Polri itu kekuatan penting negara tapi kekuatan yang sesungguhnya ada di masyarakat yang menjaga tapal batas mereka. Mereka menjaga bagaimana pelayanan bisa berjalan, proses belajar mengajar bisa jalan, pelayanan medis bisa jalan. Maka, kalau masyarakat ingin semua pelayanan ini jalan, mereka harus menjaga itu,”pungkasnya. (Ai)
