JAYAPURA,FP.COM – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melantik Agus Fatoni sebagai Penjabat Gubernur Papua pada tanggal 7 Juli. Ia menggantikan Ramses Limbong yang telah menuntaskan masa jabatannya selama setahun. Meskipun digelar secara sederhana, prosesi pelantikan ini disoroti memiliki signifikansi strategis, mengingat Papua adalah wilayah yang memerlukan perhatian khusus di berbagai lini: politik, sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pj Gubernur sebelumnya, Ramses Limbong, atas dedikasinya dalam menjaga stabilitas daerah, membangun jembatan komunikasi antar-elemen masyarakat, serta mendukung agenda-agenda nasional di Papua selama masa kepemimpinannya.
Namun, Mendagri juga menggarisbawahi sejumlah tantangan mendesak yang kini menjadi prioritas bagi Pj Gubernur Agus Fatoni:
- Kondisi Fiskal yang Mendesak: Papua menghadapi tekanan fiskal yang signifikan. Sekitar 30-35 persen APBD tersedot untuk belanja pegawai, sementara kualitas layanan dasar bagi masyarakat masih jauh dari harapan.
- Ketidakmerataan Distribusi ASN: Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) telah memunculkan persoalan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak merata, menciptakan beban tambahan bagi Provinsi Papua induk.
- Kesenjangan Belanja-Pendapatan: Hampir seluruh provinsi di Tanah Papua mencatatkan defisit anggaran, dengan belanja yang jauh melampaui pendapatan. Hanya Papua Tengah yang memiliki belanja rendah, namun hal ini justru mengindikasikan potensi serapan anggaran yang belum optimal.
- Pembangunan Kantor DOB yang Terhambat: Meskipun Papua Selatan dan Papua Tengah sudah memulai pembangunan kantor pemerintahan, Papua Pegunungan masih terhambat akibat belum adanya kesepakatan mengenai lokasi lahan.
- Menanti Pemungutan Suara Ulang (PSU): Papua akan segera menghadapi PSU pada 6 Agustus 2025, sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Mendagri berharap proses ini berjalan aman dan damai, serta memastikan bahwa pendanaan untuk PSU telah disiapkan oleh pemerintah daerah.
- Konsolidasi Internal dan Tata Kelola Keuangan: Mengingat latar belakangnya sebagai mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dr. A. Fatoni dinilai sangat tepat untuk memperkuat konsolidasi internal dan tata kelola keuangan daerah di tengah masa transisi ini.
Pada kesempatan yang sama, Agus Fatoni menyatakan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh Presiden melalui Mendagri. Ia menegaskan kesiapannya untuk melanjutkan estafet pembangunan di Papua. “Saya tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dari semua pihak — Forkopimda, ASN, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa yang ada di Provinsi Papua — adalah kunci,” ujar Fatoni.
Sementara itu, Ramses Limbong, Pj Gubernur periode 2024/2025, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya selama menjabat. Ia memandang pelantikan Pj Gubernur baru sebagai dinamika lumrah dalam sistem pemerintahan.
“Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, para ASN, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja sama dan mendukung saya. Semoga kepemimpinan yang baru ini dapat melanjutkan semua upaya yang telah kami rintis demi kemajuan masyarakat Papua,” pungkas Ramses.
Pelantikan ini menandai babak baru dalam upaya memperkuat kesinambungan pemerintahan dan stabilitas di Provinsi Papua. Pemerintah pusat menaruh harapan besar agar Pj Gubernur yang baru dapat mempercepat pelayanan publik, membangun harmoni sosial, dan menyukseskan agenda-agenda strategis, termasuk kelancaran pelaksanaan PSU. (AiWr)
