Ambil Alih Program PSR yang Mandek, Pemda Keerom akan Bentuk Gugus Tugas

Bupati Keerom dan Stakeholder terkait pada penanaman perdana yang dilakukan Jumat kemarin (14/7) di Kwimi.

KWIMI, FP.COM – Di depan para petani, di tengah-tengah sambutannya, sebelum memulai kegiatan penanaman sawit seluas 2 hektar di Kampung Kwimi, Jumat (14/07), nada suara Bupati Keerom Piter Gusbager tiba-tiba meninggi. Gusbager mengungkapkan kegeramannya karena program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Keerom tidak berjalan sebagaimana yang dia harapkan. Unek-unek itu kembali ia tumpahkan saat sesi wawancara dengan awak media usai kegiatan penanaman. Gusbager menuding pihak Koperasi Ingkawa telah wanprestasi dalam program PSR.

Koperasi Ingkawa merupakan mitra kerja dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bentukan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Koperasi ini bertugas menyediakan bibit dan melakukan penanaman di areal perkebunan sawit yang masuk dalam program PSR. Nyatanya, hingga kini, kewajiban itu tidak dilaksanakan meskipun telah menerima gelontoran dana dari BPDPKS, konon hingga belasan miliar rupiah.

Read More

Kekesalan Bupati Gusbager cukup beralasan karena pihaknya telah berupaya melakukan land clearing di areal sekitar 500 hektar untuk program ini. Areal yang dibersihkan itu merupakan bekas perkebunan sawit yang sudah tidak produktif lagi. Usia pohon sawit di sana antara 25-30 tahun. Dengan berbagai pertimbangan, sawit-sawit itu tak diremajakan, namun ditebangi untuk ditanami ulang.

“Saya sudah mendorong land clearing 500 hektar sejak 2020-2021 dan sampai hari ini BPDPKS telah menggelontorkan anggaran besar lewat mitranya yaitu Koperasi Ingkawa. Koperasi Ingkawa sampai hari ini tidak bergerak dan tidak melanjutkan penanaman,” sergah Gusbager.

Unek-unek Gusbager tidak sampai di situ, ia mendaku, demi menyukseskan program PSR itu, dirinya harus mati-matian meyakinkan masyarakat adat yang sebelumnya menolak peremajaan sawit.

“Untuk itu, saya, Bupati Keerom, mengambil alih, karena sejak awal land clearing ini sudah saya lakukan komitmen bersama antara saya dengan masyarakat adat. Karena sejak awal adat melarang untuk peremajaan sawit, tapi atas negosiasi komunikasi yang baik, sawit yang sudah hampir 25 sampai 30 tahun ini bisa kita tebang dan bisa kita tanam kembali,” ujar Gusbager.

Dengan mengambil alih pelaksanaan program ini, tentu saja ada risiko yang harus ditanggung pemerintah daerah, terutama soal anggaran. Untuk itu, Gusbager menyebut, tahun ini, pihaknya menganggarkan dana 5 miliar rupiah untuk pengadaan bibit, pembersihan dan penanaman.

”Tahun depan juga kita akan naikkan anggaran sesuai dengan progres. Jika tahun ini kita lihat prospeknya bagus, petaninya aktif ikut mendukung maka kita naikkan lagi anggarannya dan program ini saya canangkan hari ini dan sampai 2024 saya harapkan 500 hektar lahan eks plasma di Arso Kota, Kwimi, Pir I, II, III segera ditanam dengan dukungan Pemda Keerom,” lanjutnya.

Setelah melakukan penanaman perdana, Bupati Gusbager menyarankan petani sawit yang menjalankan program replanting untuk pola tumpang sari di lahan yang digarap agar petani tetap mendapatkan nilai ekonomi dari komoditi lain yang ditanam sembari menunggu kelapa sawitnya produktif.

“Kita harapkan nanti akan tumpang sari dengan tanaman semusim seperti jagung dan itu akan cocok di lahan ini. Sawit itu 4 tahun baru bisa panen maka kita dorong sebelum 4 tahun itu ada produksi tanaman lain yang bisa dijual untuk kebutuhan masyarakat, contohnya jagung yang 3 bulan bisa panen, ini kita dorong ke situ.”

Bupati Keerom nampaknya cukup optimis bahwa sawit akan berdampak pada perekonomian masyarakatnya. Optimisme itu didasarkan pada fakta sebelumnya di mana ketika perkebunan sawit itu masih produktif mampu menghasilkan pendapatan sekitar 45 miliar setiap tahunnya. Dengan kondisi terkini, diperkirakan setiap kepala keluarga kehilangan (lost) pendapatan di kisaran 5-7 juta rupiah.

“Kita punya potensi eks sawit PTPN II 12 ribu hektar ditambah dengan PT Tandan Sawita itu hampir 10 ribu hektar. Jadi potensi sawit Kabupaten Keerom itu sudah masuk dalam peta potensi sawit nasional. Jadi tidak berarti sawit ini kita abaikan, kita akan bantu petani untuk merubah nasib mereka, menata masa depan mereka. Kalau ekonomi ini kita bangkitkan melalui tanaman sawit ini kita akan kembalikan lost.”

Mendukung akselerasi program PSR tersebut, Pemda Keerom akan membentuk gugus tugas PSR dari multistakeholder. Menurut Gusbager, kolaborasi semua pihak menjadi kunci yang harus ditingkatkan agar dapat mencapai angka maksimal produktivitas, memperbaiki tata kelola bersama, mendorong kelembagaan perkebun agar lebih aktif dalam meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing kelapa sawit Indonesia atau CPO.

“Saya akan menerbitkan gugus tugas peremajaan sawit Kabupaten Keerom untuk multistakeholder yang ada. Jadi para pihak akan saya libatkan untuk menjadi bagian dalam tim percepatan peremajaan sawit. Terima kasih banyak untuk semua dukungan dari DPRD Keerom, TNI/Polri, Dewan Adat Keerom, tim masyarakat adat Arso secara khusus dan semua mitra APKASINDO, PTPN dan Rajawali, terima kasih banyak. Khususnya terima kasih kepada petani sawit kita,” pungkas Gusbager. (*)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *