Anggota DPRD Lanny Jaya Minta Pemerintah Terbuka Soal Anggaran Covid-19

  • Whatsapp
Anggota DPRD Lanny Jaya Girmin Wenda

JAYAPURA, FP.COM – Anggota DPRD Lanny Jaya, Girmin Wenda dan Demis Tabuni meminta Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya transparan dalam penggunaan dana penanganan Covid-19 dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebagai kesatuan tim Satgas Covid-19 Kabupaten.

Kepada fokuspapua.com melalui telepon seluler, Selasa (19/5/2020), Girmin Wenda yang menjabat Ketua Fraksi Gabungan Ninawi Abua mengatakan, selama ini penyaluran dana penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah daerah tidak melibatkan anggota DPRD sehingga terkesan tertutup.

Read More

iklan

iklan

“Dana realisasi sampai saat ini kami DPRD dari unsur pimpinan tidak pernah dilibatkan. Dan sampai saat ini masyarakat belum ada yang terinfeksi virus corona sehingga pemerintah harus terbuka soal dana Covid,” kata Girmin yang juga anggota Komisi C DPRD Lanny Jaya.

Ia menuding pemerintah dalam hal ini Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom dalam kebijakannya tidak melibatkan dinas terkait seperti Perindagkop, Dinas Sosial dan Satpol PP sebagai satu kesatuan dalam Satgas Covid-19.

Anggota Komisi B Demis Tabuni pun mempertanyakan penyaluran dana penanganan Covid-19 kepada pemerintah Lanny Jaya. Kendati memberikan apresiasi kepada bupati yang sudah mengambil langkah tepat dan langsung turun lapangan melibatkan semua pihak seperti FPPL-KLJ, KNPI, KAPP dan intelektual untuk memutus mata rantai Covid-19, namun menurutnya dana Rp 20 miliar, sebagian belum dicairkan.

“Setelah saya cek dananya sebagian sudah dicairkan dan sebagian belum. Saya minta harus ada transparansi dengan rincian yang jelas. Sudah dicairkan berapa dan diperuntukkan apa saja, sisa dana yang ada itu akan dipergunakan seperti apa, apakah tenaga medis dan teman-teman relawan sudah diperhatikan baik, apakah sudah ada pengadaan alat tes Covid-19 dan APD?” tanya Demis.

Ia menyarankan agar sebelum menggunakan dana sisa dari Rp 20 Miliar yang dianggarkan untuk penanganan Covid-19, harus ada pertemuan bersama melibatkan semua komponen agar kebijakan pemerintah yang baik ini tidak terkesan ada indikasi lain karena kurangnya transparansi informasi. (Dadang)

KONI

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *