JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menerapkan kebijakan ketat bagi seluruh siswa baru Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 75 Tahap 1C, yaitu kewajiban pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum mereka menempati asrama. Kebijakan ini bertujuan memastikan setiap anak siap mengikuti proses belajar dalam kondisi optimal dan sehat.
Asisten I Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Yohanes Walilo, mengatakan deteksi dini sangat diperlukan mengingat sebagian besar siswa datang dari kampung-kampung.
“Jangan sampai ada penyakit bawaan yang tidak terdeteksi, nanti bisa menjadi masalah di sekolah. Jadi, sebelum proses belajar dimulai, kami memastikan anak-anak ini sepenuhnya sehat,” ujar Yohanes Walilo saat membuka kegiatan perdana sekolah, Selasa (30/9/2025).
Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan awal siswa baru ditandai dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Program ini dirancang untuk memperkenalkan siswa pada lingkungan sekolah dan aturan asrama, sekaligus membangun kedisiplinan sejak dini.
Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 75, Abigael Kalami, merinci bahwa sebanyak 100 siswa baru diterima tahun ini. Kuota tersebut terbagi rata, yakni 50 siswa untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan 50 siswa untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mereka berasal dari berbagai kabupaten di Papua, termasuk Kota Jayapura.
Sekolah ini saat ini memanfaatkan fasilitas Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Papua sebagai lokasi sementara. Pembukaan SRT 75 diharapkan menjadi langkah strategis Pemprov dalam menyediakan akses pendidikan dasar dan menengah yang terintegrasi bagi anak-anak Papua.
“Kami juga berharap ada tambahan tenaga guru agar proses belajar mengajar dapat berjalan maksimal,” tambah Abigael Kalami. (*)
