JAKARTA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua bergerak cepat memacu pemenuhan hunian layak bagi masyarakat melalui skema renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), subsidi, hingga pembangunan rumah susun (Rusun). Langkah strategis ini ditegaskan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, usai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Gubernur Fakhiri mengungkapkan bahwa sinkronisasi kebijakan lintas kementerian sangat krusial, terutama dalam hal penguatan regulasi dan akurasi data penerima manfaat. Hal ini dilakukan agar bantuan hunian tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Memasuki tahap awal tahun 2026, Pemprov Papua menjadwalkan pengerjaan fisik renovasi untuk sekitar 2.100 unit rumah tidak layak huni yang akan dimulai pada Maret ini. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menggandeng balai perumahan sebagai mitra teknis.
Selain renovasi, pemerintah juga telah merencanakan pembangunan lima unit rumah susun yang tersebar di titik strategis:
- Kota Jayapura
- Kabupaten Jayapura
- Kabupaten Keerom
Pembangunan rusun ini diprioritaskan untuk menjawab kepadatan hunian di kawasan perkotaan dan wilayah penyangga.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Gubernur mengakui angka kebutuhan rumah di Papua masih sangat tinggi. Salah satu faktor penyebabnya adalah kondisi sosial budaya, di mana satu rumah sering kali dihuni oleh beberapa generasi sekaligus.
“Angka kebutuhan rumah di Papua cukup besar dan harus dijawab dengan kebijakan yang terencana serta berkelanjutan,” ujar Fakhiri.
Sebagai informasi, pada tahun 2025 lalu, Pemprov Papua telah menargetkan penyaluran sekitar 14 ribu unit bantuan melalui berbagai skema, termasuk KPR dan rumah subsidi. Gubernur berharap kolaborasi pusat dan daerah ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua secara bertahap. (AiWr)
