JAYAPURA, FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua berencana mengundang bupati dan walikota guna meminta laporan terkait perkembangan upaya pencegahan corona virus pada masing-masing wilayah.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal kepada wartawan di Jayapura, mengaku, pertemuan tersebut untuk meminta laporan perkembangan setelah dilakukan pertemuan beberapa waktu lalu.
“Saya ingin ada satu gerakan dan instruksi yang sama untuk mencegah penyebaran virus corona di Papua,” ujarnya hari ini, Senin (16/3/2020).
Klemen menghimbau agar masing-masing kepala daerah dapat hadir langsung atau tidak diwakili untuk pertemuan tersebut. “Rakyat ini milik bupati dan walikota, sehingga kami minta mereka bisa bersama-sama pemerintah provinsi menanggulangi ataupun mencegah virus ini masuk ke Papua,” tegasnya.
Tentang opsi kebijakan libur sekolah, ia meyakinkan, semua aktivitas dipantau secara intens oleh pemerintah. Jika kemudian situasi semakin mengkuatirkan, maka pemerintah akan mengambil langkah yang perlu.
“Membatasi aktivitas masyarakat, atau yang paling ekstrim adalah lockdown, tergantung perkembangan dan hasil evaluasi,” sebutnya.
Saat ini, tindakan yang dilakukan pemerintah daerah adalah menurunkan satuan tugas (satgas) dengan melibatkan berbagai instansi.
Ia juga mengakui, saat ini Instruksi Gubernur dalam rangka penanganan corona belum juga keluar. “Tetap akan dikeluarkan. Untuk itu, besok (selasa) kami akan rapat untuk cek semua upaya yang sudah dilakukan selama ini,” kata Klemen lagi.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Derek Hegemur mengatakan, surat atau Instruksi Gubernur soal pembatasan kunjungan WNI (warga negara Indonesia) dan pelarangan kunjungan WNA (warga negara Asing) masih digodok. “Hari ini kami ada rapat, nanti dalam rapat baru kami akan putuskan itu,” kata Hegemur. FPKontr3
