KEEROM, FP.COM – Isu strategis di Provinsi Papua yang menjadi topik khusus pembangunan yaitu rendahnya kualitas SDM, tingkat keamanan khusus di wilayah perbatasan, optimalisasi tata kelola pemerintahan dari tingkat kampung sampai tingkat pemda dapat berjalan sehingga alokasi dana yang besar ke kampung dapat dikelola dengan baik.
Hal ini dikemukakan Alva Kapisa, Kasubdid Kawasan Strategis dan Khusus Bappeda Provinsi Papua pada rapat koordinasi (Rakor) Implementasi Kebijakan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal – Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT – RAD PPDT) tingkat Provinsi Papua Tahun 2023-2024, Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal – Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT – RAN PPDT) Tahun 2020-2024 dan Pemantauan Penggunaan Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 yang dipusatkan di Kabupaten Keerom, di Arso Grande Hotel, Senin (20/11).
Alva menambahkan, pemerintah Provinsi Papua berkomitmen memprioritaskan dan memberikan intervensi serta afirmasi pembangunan untuk masyarakat di daerah Keerom. Oleh karena itu dalam perencanaan daerah tahun 2024 terdapat beberapa program prioritas yang akan disokong Pemprov Papua mulai dari infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia dan pemenuhan kesehatan masyarakat.
“Kami dari Bappeda Provinsi akan fokus kepada beberapa program prioritas di Kabupaten Keerom untuk tahun 2024, ada infrastruktur seperti jalan, air bersih, program pemberdayaan perlindungan koperasi, pengembangan daya tarik destinasi wisata,” jelasnya.
Di sisi peningkatan sumber daya manusia, Pemprov akan memprogramkan Bimtek bagi tenaga kependidikan serta pemenuhan kesehatan untuk menangani stunting dan kemiskinan ekstrim.
Melihat posisi Keerom yang strategis dan berbatasan langsung dengan Negara jiran Papua Nugini, ekonomi kawasan khusus diyakini akan berkembang di sana. Kepada Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, pihaknya menyarankan adanya koordinasi kemitraan kementerian/lembaga untuk pengembangan kawasan perbatasan Keerom ke depannya.
“Khusus di Kabupaten Keerom yang merupakan wilayah perbatasan yang daratannya sangat luas, kalau mau diintervensi harusnya Pemerintah Pusat lebih melihat Keerom karena bentang daratannya sangat panjang. Karena ada Pak Dirjen kami langsung sampaikan, ini butuh intervensi kementerian/lembaga lain terhadap Keeorm karena daerah ini menjadi beranda Negara yang sebenarnya,” pungkas Kapisa. (*)
