TPP ASN Papua Dipotong untuk Penanganan Covid-19, Berapa Persen?

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Ridwan Rumasukun

JAYAPURA, FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua mengambil kebijakan memotong uang tambahan penghasilan pegawai (TPP) seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk membantu penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Hal tersebut dikemukakan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Ridwan Rumasukun kepada wartawan di Jayapura, Kamis (9/4/2020).

Read More

“Jadi memang ada kebijakan di Pemprov Papua, di mana TPP kita hanya bayar setengah atau 50 persen,” ungkap Rumasukun.

Ia mengaku, pemberlakukan refocusing atau pemfokusan ulang terhadap dana TPP ASN tersebut sampai April ini.

“Mudah-mudahan kita bisa refocusing untuk hal itu, sementara sampai bulan April ini,” terangnya.

Ia menjelaskan alasan pemotongan itu. Katanya, selama ini pembayaran TPP dilihat dari kinerja dan kehadiran, sementara saat ini pegawai hanya kerja dari rumah.

“Itu dibagi dalam kinerja dan kehadiran, kalau kita tidak hadir atau kerja dari rumah kan bayarnya yang di rumah, sementara kalau kita hadir bayarnya 100 persen,” tandasnya. FPKontr3

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 comments

  1. sambut baik kebijakan ini, namun lebih baik juga alokasi anggaran yang berpotensi dikorupsi atau mangkrak dan biasa cair 100% itu yang dahulu di evaluasi dan dialihkan untuk penanganan covid-19, terutama dari smua proyek fisik, perjalanan dinas, rapat rapat, atau sosialisasi, kecuali berhubungan kesehatn, saya usul semua proyek fisik di hentikan dan uangnya dialihan untuk penanganan covod-19, hal serius harus keberpihakan serius, dan jangan lambat, dja jangam pula mengikuti kebiasaan ikut banyaknua kasus, jadi harus serius..

  2. Boss..
    Kita jg tdk mau kerja dr rumah, tolong bijaksanalah…
    Klo TPP di potong, lalu kita mau makan apa ???
    Kasihan pegawai yg gol. I, II & III yang mungkin jg hrs hidup dr TPP tsb, bahkan utk bayar kredit.
    Atau anggaran dr OPD yg mungkin bisa direalokasikan utk penanganan covid 19.

  3. Setuju bapak tp klu pemotongan dimulai dari bulan Maret…sejak pegawai WFH… sampaii batas waktu yg ditetapkan…🙏😇

  4. Kalau dipotong ya seperti kami dokter /tenaa medis yv kerja terus bagaimana? Kenapa dana PON saja yg dihamur it yg dipangkas saja!!!!!!

  5. Selamat malam pa.🙏 Maaf klo agak sedikit melenceng pa pertanyaan dr sy pa. Klo bisa pa. U/ TPP kita pa, jangan sampai di potong 50% pa. Klo di pikir dr bulan Januari & February kami masih aktif ful bekerja pa. Klo u/ bln Maret kita SMP tgl 16 bekerja klo bisa pa. U bln Maret sj yg di potong pa 50%. Kasihan kami juga pa yg ASN, seperti kita yg kredit di bank pa gaji siza 200rb tersisa itupun TDK cukup buat makan pa, mana ank 3 pa masih pada kecil2, di tambah LG mana suami jg TDK kerja pa, kami bersyukur adanya TPP itu u/melanjutkan kelangsungan hidup kita SM ank2 pa. Buat bayar utang penyambung hidup pa selama januari-maret,klo di potong 50% terlalu banyak pa buat kita, klo bisa pa itu berlakukan di bulan April sj NNT klo mmg libur ini akan di perpanjang terus nantinya pa. Sampai situasi sekarang ini LG blm normal masih isolasi diri trs dlm rmh. Semoga bp bisa menjawab isi hati dr kami pa.
    Sy kira hanya itu saja pesan dr sy pa.🙏 Atas perhatiannya diucapkan terima kasih kepada kita semua.,🙏

  6. Bapak sekda mohon di perhatikan keputusannya untuk pemotongan TPP pegawai. Januari – februari sampai pertengahan maret kami masuk kantor dan itu hrs full kami terima, kami mulai diliburkan pertengahan maret dan kenapa hrs di potong…? Kami pegawai juga perlu makan dan minum dengan baik selama diliburkan dirumah…. keputusan bapak jangan membuat kami susah.

  7. Bapak sekda mohon di perhatikan keputusannya untuk pemotongan TPP pegawai. Januari – februari sampai pertengahan maret kami masuk kantor dan itu hrs full kami terima, kami mulai diliburkan pertengahan maret dan kenapa hrs di potong…? Kami pegawai juga perlu makan dan minum dengan baik selama diliburkan dirumah…. keputusan bapak jangan membuat kami susah. Tolong bapak bisa mengoreksi kembali keputusan bapak. Terimakasih.

  8. Wah ngaco nih Pak sekda tidak bisa di samakan bkami yang guru ni walau tak sekolah tapi setiap hari memantau kegiatan anak secara online dan datangi langsung ke rumah kalau emang kebijakannya begitu biar kami juga berdiam diri saja di rumah