JAYAPURA, FP.COM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Perwakilan Provinsi Papua mencatat pada semester I tahun 2022, realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Papua yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) baru mencapai 33,23 persen atau Rpp4.749 triliun dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp14,294 triliun
Realisasi belanja pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain, tiga diantaranya mengalami penurunan penyerapan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2021.
Penurunan penyerapan terjadi pada belanja barang pada semester I tahun 2022. Dari pagu sebesar Rpp4,702 triliun, realisasi baru mencapai Rp1,718 triliun atau 36,50 persen. Sementara, penyerapan belanja modal hanya 18,20 persen atau Rp897,17 miliar dari pagu sebesar Rpp4,920 triliun.
‘’Untuk belanja lain-lain, terkontraksi 10,72 persen. Realisasinya baru mencapai 32,40 persen atau Rp38,65 miliar dari alokasi anggaran sebesar Rp118,91 miliar,’’ jelas Burhani AS selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua yang juga Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua.
‘’Realisasi Belanja Lain-lain yaitu Ongkos Angkut Beras (OAB) yang masih ditanggung pemerintah dari gudang Bulog yang ditentukan pemerintah daerah untuk aparatur sipil negara (ASN) di distrik pedalaman,’’ sambungnya.
Burhani mengungkapkan, penyebab penyerapan anggaran di Papua secara nasional tidak mencapai target lantaran terdapat beberapa hambatan.
‘’Hambatannya yaitu terlambatnya dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Pejabat, Pengelola Anggaran pada beberapa satuan kerja (satker) yang menyebabkan realisasi anggaran tidak dapat segera dilaksanakan,’’ jelas Burhani dalam konferensi pers terkait Kinerja APBN Papua semester I tahun 2022 di Gedung Keuangan Negara Jayapura, Jumat (29/7/2022).
Selain hambatan tersebut, adanya revisi automatic adjustment atau pencadangan anggaran dan blokir anggaran sehingga satker harus merencanakan ulang realisasi anggaran, kata Burhani, juga salah satu hambatan sehingga penyerapan APBN masih rendah.
Hambatan lainnya, ungkap Burhani, adanya gangguan keamanan di beberapa daerah yang menghambat realisasi belanja modal berskala besar serta terlambatnya proses lelang pengadaan barang dan jasa.
Meski begitu, kata Burhani, di tiap satker Kementerian atau Lembaga (K/L) ada yang telah mencapai target, bahkan melampaui.
Untuk mengakselerasi realisasi anggaran semester I tahun 2022, pihaknya menciptakan terobosan antara lain, peningkatan layanan dengan inovasi Revisi One Hour (ROH) yaitu sistem layanan berbasis aplikasi.
Kemudian melakukan pendampingan kinerj K/L dengan fokus pada K/L terbesar yaitu PUPR, Polri, Kemenag, Kemenhub, dan Kemenhan.
Terobosan lainnya yaitu dengan mendorong satker K/L untuk segera berkoordinasi dengan unit eselon 1 terkait automatic adjustment atas kontrak yang belum didaftarkan pada aplikasi SPAN atau Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
‘’Serta menyediakan layanan internet pada seluruh KPPN terhadap permasalahan koneksi yang kurang baik pada satker daerah remote atau daerah pelosok,’’ ucapnya. (FPKontr1)
