JAYAPURA, FP.COM – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua menyelenggarakan capacity building wartawan di kawasan holtekamp kota Jayapura, (Selasa,28/2/23). Kegiatan ini dalam rangka mendukung bauran kebijakan BI di daerah dan memaksimalkan tren perilaku semakin digital melalui sosialisasi penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) agar proses transaksi lebih mudah cepat dan aman.
Sosialisasi bertajuk digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong akselerasi ekonomi dan keuangan digital dipaparkan oleh Deputi Bank Indonesia Perwakilan Papua Thomy Andryas. Thomy menjelaskan, sebelum pandemi, BI telah mengesahkan Blue Print Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) di tahun 2019.
Selama pandemi, sistem pembayaran digital tumbuh lebih cepat dan semakin akrab digunakan masyarakat untuk mendukung perekonomian, bahkan mulai dapat digunakan lintas negara.
“Jadi sekarang segala sesuatunya dilakukan secara digitaliasasi dan sangat relevan dengan keseharian kita,” kata Thomy di depan 25 wartawan dari berbagai media.
Masih menurut Thomy, data menunjukkan, penggunaan sistem pembayaran digital terus meningkat di Indonesia. Inovasi sistem pembayaran nontunai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menjadi game changer yang semakin mempermudah masyarakat dan UMKM untuk bertransaksi.
“Sistem pembayaran digital yang kita kembangkan ini mengandung konsep cepat, mudah, murah, aman, dan handal (CEMUMUAH), dan QRIS menjadi salah satu game changer pembayaran digital untuk mendorong percepatan pembayaran transaksi keuangan digital di Indonesia,” jelas Thomy.
BI pada tahun 2023 punya target terus mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, antara lain mencanangkan target 45 juta user QRIS di seluruh Indonesia. Papua sendiri ditargetkan 105 ribu user dengan volume transaksi 700ribu.
“Jumlah merchant ini tersebar di 29 kabupaten/kota di Papua yang paling banyak ya tentu kota yang daerah transaksi ekonominya tinggi,” ujar Thomy.
Lebih lanjut Thomy mengatakan, QRIS merupakan salah satu metode pembayaran yang memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat antara lain pemerintah terkait terdatanya UMKM dan transaksinya untuk formulasi kebijakan. Bagi pedagang, satu dari tujuh manfaatnya berupa membangun credit profile untuk kemudahan mendapatkan pembiayaan dari bank serta manfaat bagi pengguna dari enam manfaat, satu di antaranya efisien, bebas biaya transaksi pembayaran.
Tidak hanya menyoal sistem pembayaran, BI membahas perannya dalam menjaga stabilitas moneter yang salah satunya diukur melalui pergerakan harga barang dan jasa, atau dikenal sebagai inflasi.
Demi memastikan terus berlanjutnya penurunan inflasi ke depan, BI menyakini BI-7 Day Reverse Repo Rate (B17DRR) sebesar 5,75 persen memadai untuk memastikan inflasi ini berada di kisaran 3,1 persen pada semester I 2023 dan inflasi IHK kembali ke dalam sasaran 3,1 persen pada semester II 2023. (*)
