JAYAPURA, FP.COM – Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Papua, Nelly Suryani bersama pengurus lainnya melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR), John Wempi Wetipo, di Hotel Swissbel Papua, Jumat (7/2/2020) malam. Tiga hal disampaikan terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kami bersyukur walaupun ketatnya kunjungan kerja Pak Wamen tapi masih beri kesempatan kami lakukan Fokus Grup Diskusi dengan hasil optimal,” ucap Nelly yang akrab disapa Maria.
Dia melanjutkan, Wamen PUPR dengan penuh kerelaan hati bersedia menjembatani REI Papua secara khusus ke pusat agar memperhatikan fasilitas KPR bersubsidi untuk MBR Papua. Hal Ini sejalan dengan rencana Presiden Joko Widodo yang sedang fokus membangun Papua secara menyeluruh juga termasuk sumber daya manusianya.
Tingkat kesulitan Papua tertinggi, dibanding wilayah lain di seluruh Indonesia, kata Maria, tidak bisa disamaratakan se Indonesia.
Adapun tiga hal yang disampaikan yaitu pertama, terkait kuota rumah bersubsidi yang untuk Papua hanya kurang dari 500 unit pada tahun 2020 ini, kedua yaitu harga jual rumah bersubsidi di regional Papua tertinggi, dan ketiga yaitu bantuan stimulan.
Dia mengungkapkan, kuota rumah bersubsidi di Papua idealnya 3.000 unit, sesuai yang diajukan oleh REI Papua melalui DPP REI kepada pemerintah pusat yakni Kementerian PUPR, namun dialokasikan kurang lebih 500 unit.
“Belum lagi kita berbagi dengan asosiasi lain, jadi kurang lebih 500 unit bukan hanya untuk REI Papua, tapi juga untuk asosiasi lain. Kami juga menyampaikan dengan harga jual rumah bersubsidi regional tertinggi karena Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dibandingkan wilayah lain di Indonesia, namun batas penghasilan MBR se Indonesia sama, yaitu gaji pokoknya tidak boleh lebih dari Rp4 juta. Harusnya MBR Papua disetarakan sama dengan penghasilan Rp6 juta, sebanding dengan harga jual rumah regional Papua, bukan harga jual Pulau Jawa,” terang Maria.
“Hal ketiga yang kami sampaikan ke Wamen PUPR terkait stimulan dari Pemerintah Pusat sudah lakukan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen jadi “0 persen”dan Pajak Penghasilan Final (PPh) 1 persen. Ini setara Rp 20-an juta keringanan biaya bagi MBR,” ujar Maria.
Namun, kata Maria, Pemerintah daerah masih menetapkan retribusi 5 persen atau setara Rp9juta-aan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada MBR. Hanya daerah tertentu yang memberi keringanan jadi 2.5 persen salah satunya Kabupaten Jayawijaya saat masa kepemimpinan Bupati John Wempi Wetipo yang kini menjabat sebagai Wamen PUPR.
Maria menyebutkan, retribusi daerah ini memberatkan dan mengurangi daya serap MBR mendapatkan rumah subsidi.”Bandingkan dengan mayoritas daerah Barat dan Tengah di Indonesia yang sudah membebaskan biaya BPHTB dan IMB. Wajarlah lebih 98 persen fasilitas subsidi perumahan Program Sejuta Rumah dinikmati MBR wilayah lain, bukan Papua,” imbuhnya.
Terakhir hal stimulan ketidakadilan Pusat terhadap Papua adalah bantuan Prasarana Sarana Umum (PSU) dalam Peraturan Menteri Nomor 03/PRT/M/2018 diberlakukan merata di seluruh wilayah termasuk Papua, maka subsidi ini akan dinikmati wilayah barat lagi. Papua hanya nol. Karena jumlah pengembang terbatas yang mampu mengakses bantuan PSU jalan cor ini. Dalam kenyataan di lapangan, perumahan bersubsidi, bantuan ini nyata sangat bermanfaat bagi MBR. Jalan lingkungan jadi tertata rapi dan kawasan jadi layak huni.
Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo mengatakan, akan membantu REI Papua untuk meningkatkan kuota rumah bersubsidi, namun dia juga meminta kepada asosiasi tersebut untuk menyiapkan data pendukung untuk dirumuskan bersama terkait peningkatan kuota.
“Saya telah bertemu pengurus REI Papua, rupanya masyarakat yang bisa mengakses rumah bersubsidi hanya 0,8 persen, angka ini sangat rendah. Mungkin ada kesalahan yang perlu kita luruskan bersama, tapi saya minta kepada REI dan pengembang lainnya untuk kolaborasi agar MBR bisa menikmati rumah subsidi,” ucap John Wetipo.
“Saya berharap, dengan posisi sebagai Wamen PUPR bisa membantu mereka untuk memudahkan MBR memiliki rumah subsidi. Jika data pendukung sudah ada dan telah dirumuskan kendalanya dimana, kita upayakan tahun 2021 ada peningkatan kuota, mungkin bisa 3000 unit setiap tahun sesuai yang diajukan REI Papua,” lanjut dia. (FPKontr1)
