JAYAPURA, FP.COM – Demi mempercepat pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Papua mulai menerapkan tangan elektronik. Peluncurannya digelar pada Jumat (21/1/2022) di Aula Kominfo Papua.
Kata Sekretaris Daerah Papua Ridwan Rumasukun, penerapan tanda tangan elektronik ini diharapkan bisa mempercepat pelayanan terhadap para penerima jasa, seperti guru, perawat atau lainnya.
“Mereka ini kan terpencar dan terpencil sehingga ada yang sampai 3 tahun SK pensiunnya belum keluar. Tapi ini masa lalu, semoga penerapan tanda tangan elektronik ini semakin mempercepat pelayanan,” kata Ridwan.
Pilot project untukterobosan ini ada pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“BKD Papua menjadi pilot project dalam penerapan terobosan Pemprov Papua. Dengan begitu, beberapa dokumen yang dikelola BKD Papua kini mulai menerapkan tandatangan secara elektronik,” ujar Marthen Kogoya, Kepala BKD Provinsi Papua.
“Beberapa dokumen urusan keberangkatan, mutasi pegawai, pensiun dan juga dokumen lain di BKD akan dilakukan tanda tangan secara elektronik baik yang ditandatangani gubernur, sekda dan kepala BKD,” lanjutnya.
Dia menambahkan, dengan tanda tangan elektronik, pihaknya berharap ASN di lingkungan Pemprov Papua dan kabupaten serta kota dapat terlayani dengan cepat khususnya kenaikan pangkat di periode April dan seterusnya.
“Apabila berhasil maka tidak menutup kemungkinan OPD lain di lingkungan Pemprov Papua akan mengikutinya,” ucapnya.
Sementara itu, Kakanreg IX BKN Jayapura, Sabar Sormin berharap semua kantor pelayanan menerapkan tanda tangan elektronik berbasis aplikasi sehingga dapat memangkas proses birokrasi.
“Tujuan utamannya yakni mempercepat pelayanan ke masyarakat dan pegawai,” kata Sormin.
Ia pun mengapresiasi langkah cepat Sekda Papua dalam menerapkan tanda tangan elektronik sehingga pelayanan ke masyarakat lebih optimal.
“Semoga hal ini menjadi inspirasi bagi OPD lainnya untuk segera menerapkan tanda tangan elektronik,” tutupnya. FPKontr3
