JAYAPURA, FP.COM – Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 & 2022 menunjukkan, angka prevalensi stunting di Kota Jayapura mengalami penurunan dari 22,9 persen menjadi 20,6 persen. Capaian Kota Jayapura ini bahkan lebih baik dari nasional yang juga mengalami penurunan dari 24,4 persen menjadi 21,6 persen.
Sayangnya, merujuk pada sumber data yang sama, angka prevalensi stunting di Provinsi Papua dalam dua tahun belakangan tidaklah menggembirakan yang naik signifikan dari 29,5 persen (2021) menjadi 34,6 persen di tahun 2022.
Plh Sekretaris Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Papua Wadib Sakaki menyebut, data ini sekaligus menunjukkan bahwa diperlukan berbagai upaya dan akselerasi untuk dapat menurunkan angka stunting Provinsi Papua pada tahun-tahun ke depan.
“Pelaksanaan percepatan penurunan stunting telah memasuki tahun ketiga. Perkembangan capaian sasaran, kegiatan, maupun rencana aksi yang telah ditetapkan, perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana capaian-capaian tersebut mampu dilaksanakan. Kendala-kendala yang dihadapi tentu perlu diselesaikan secara seksama untuk dapat menentukan langkah strategis yang akan diambil,” kata Sakaki di sela kegiatan Forum Koordinasi Percepatan Penanganan Stunting tingkat Kota Jayapura, Selasa (29/8).
Sementara, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Jayapura Robby Kepas Awi yang membuka kegiatan tersebut mengatakan, stunting bukanlah masalah pada satu sektor saja, tetapi memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga kesehatan, pendidikan, pertanian, hingga masyarakat secara keseluruhan.
“Oleh karena itu, forum ini adalah langkah konkrit dalam memperkuat koordinasi intensif dan efektif antar sektor guna mencapai target penurunan stunting di kota Jayapura,” jelasnya.
Masih kata Robby, forum yang juga melibatkan organisasi perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkot Jayapura ini diharapkan dapat menindaklanjuti kebijakan Penjabat Wali Kota Jayapura dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Di tahun 2023, kebijakan Penjabat Walikota Jayapura, (anggaran) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipotong 20 persen untuk mendukung program penurunan stunting di Kota Jayapura yaitu membelanjakan makan dan minum, itu wajib.”
“Yang menjadi catatan, bagaimana mekanismenya harus diatur dan juga kolaborasi dengan PKK. Uang yang ada di DPA itu mau beli beras langsung dibawa ke kampung-kampung, atau siapa yang menanganinya. Diharapkan, hari ini dibicarakan bagaimana mekanisme penyerahan 20 persen untuk stunting dan pengelolaannya,” tambahnya.
Dari laporan panitia kegiatan diketahui, ada empat tujuan forum ini yaitu: (1) mereview perkembangan pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kota jayapura, (2) merumuskan strategi, langkah-langkah dan komitmen bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Jayapura tahun 2023-2024, (3) membangun dan meningkatkan koordinasi, komunikasi dan sinergi lintas sektoral dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kota Jayapura, (4) meningkatkan peran serta lintas program dan lintas sektor dalam melaksanakan strategi percepatan penurunan prevalensi stunting di Kota Jayapura. (*)
