JAYAPURA, FP.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama satu bulan akan melakukan pemeriksaan kinerja Pemerintah Provinsi Papua terkait penanggulangan kemiskinan.
Hal ini diungkapkan Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Muhammad Musa’ad saat menggelar entry meeting dengan Pemerintah Provinsi Papua di Aula Dinas Kominfo Papua, Senin (31/1/2022).
“BPK akan fokus melakukan pemeriksaan kinerja Pemprov Papua dalam penanggulangan kemiskinan,” kata Musa’ad.
Ia mengaku, biasanya BPK RI melakukan pemeriksaan bulan Maret, namun pertemuan awal ini sebagai persiapan jelang pemeriksaaan.
“Biasanya nanti di Maret baru pemeriksaan penuh, pertemuan ini untuk kita mempersiapkan diri jelang pemeriksaan itu,” ujarnya.
Di mana pertemuan awal ini berupa entry meeting, merupakan tahapan pemeriksaan berupa komunikasi antara tim pemeriksa dengan entitas yang diperiksa serta mewujudkan kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan pemeriksaan.
“Pemeriksaan yang akan dilakukan BPK setelah entry meeting ini terdiri atas pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja,” jelasnya.
Untuk itu, BPK RI akan berada di Pemprov Papua selama satu bulan. Di mana, BPK terdiri dari dua tim yakni tim untuk pemeriksa LKPD dan tim pemeriksa kinerja.
Lanjut Musaad, pemeriksaan dari BPK ini juga untuk memastikan prestasi opini WTP yang telah diraih Pemprov Papua sebanyak tujuh kali itu berbanding lurus dengan kinerjanya.
“WTP ini harus berbanding lurus dengan kinerja, makanya BPK melakukan pemeriksaan dengan fokus tertentu sejak beberapa tahun terakhir. Tahun lalu tentang infrastrutkur, tahun ini tentang kemiskinan, sebelumnya juga ada tentang program Gerbangmas,” tuturnya.
Musaad menyatakan, BPK melakukan pemeriksaan kinerja menyangkut program penanggulangan kemiskinan karena ada target dari Presiden bahwa angka kemiskinan ekstrim 0 persen pada 2023 mendatang.
“Kita di Papua ada lima kabupaten yang menjadi fokus, yakni Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Puncak Jaya dan Deyai. Ini akan menjadi fokus penurunan kemiskinan karena disebut kemiskinan ekstrim,” pungkasnya. FPKontr3
