Bupati Keerom Minta APH Proses Hukum Oknum Penyebar Berita Bohong terkait SK CPNS 1000

Bupati Keerom Piter Gusbager saat memberikan keterangan kepada awak media di Arso, Sabtu (15/6)

KEEROM, FP.COM – Seminggu yang lalu masyarakat Keerom dikejutkan dengan isu pemalsuan SK CPNS 1000 yang dihembuskan seseorang berinisial WY. WY mengklaim diri sebagai tokoh pemuda perbatasan.

Dalam berita yang diturunkan salah satu media lokal di Jayapura, WY meminta Bupati Keerom memberikan klarifikasi atas tudingan pemalsuan SK pengangkatan CPNS 1000 yang telah dibagikan pada medio April 2024.

Read More

Ditemui di Arso, Sabtu (15/6) Bupati Keerom Piter Gusbager menampik kabar tersebut.

“Pemda Keerom tidak pernah mengeluarkan surat keputusan palsu apalagi SK ASN. Proses pengangkatan CPNS 1000 itu sudah melawati seluruh prosedur untuk penerbitan NIP dan penandatanganan penetapan SK CPNS. Jadi, kepada saudara Welem Yoku, adik kita itu, saya minta untuk berhenti menyebarkan berita-berita yang menyesatkan publik.”

Lanjut Gusbager, SK tersebut memiliki legalitas secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya Bupati Keerom yang menetapkan SK pengangkatan, sebagai pembina kepegawaian, saya punya kewenangan mengangkat dan menetapkan SK CPNS atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itu sama sekali tidak benar. Dan itu sudah melewati proses verfikasi di Badan Kepegawaian Negara Kanreg IX sehingga keluar NIP dan juga melewati proses verifikasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi”, tegasnya.

Dia pun meminta pihak-pihak yang memainkan isu terkait pemalsuan SK CPNS 1000 untuk menghentikan segala bentuk fitnah yang disebarkan melalui media sosial dan media massa.

“Saya ingin menyampaikan kepada saudara Welem untuk segera menarik pemberitaan itu, menarik statemennya tentang SK palsu. SK 1000 CPNS, PPPK, Nakes dan guru itu tidak mungkin kita menerbitkan SK palsu untuk 1000 orang. Jadi pernyataan saudara Welem Yoku tidak benar, bohong dan menyesatkan.”

“Saya minta kepada mereka yang calo-calo yang pungli-pungli, kelompok aliansi yang mengatasnamakan pemerintah daerah saya minta berhenti. APH (aparat penegak hukum-red) usut tuntas dan tangkap mereka, termasuk mereka yang menyebut SK palsu, ditangkap itu.! Jangan menyesatkan masyarakat, ini menyangkut nasib orang, kehidupan orang dan hajat hidup banyak orang,” tambah Gusbager. (Ai)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *