JAYAPURA, FP.COM – Pemerintah Pusat menambah alokasi dana transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Provinsi Papua tahun anggaran 2022 dari Rp42,47 triliun menjadi Rp43,48 triliun.
“Dari jumlah tersebut, Dana Otsus mengalami kenaikan Rp500 milyar dari Rp5,29 triliun menjadi Rp5,78 triliun,” kata Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati saat memberikan keterangan pers usai meresmikan GKN Jayapura, Jumat (26/11/2021).
Menkeu mengatakan, perbaikan kebijakan Dana Otsus bertujuan untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan orang asli Papua.
“Perubahan besaran Dana Otsus dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari alokasi DAU diharapkan dapat memberikan manfaat secara optimal, adil, dan akuntabel bagi percepatan pembangunan Papua,” ucap Menkeu.
Selain itu, dukungan Kemenkeu juga dilakukan terhadap perbaikan tata kelola baru dalam penggunaan Dana Otsus untuk perbaikan pengelolaan penggunaan Dana Otonomi Khusus menuju masyarakat Papua dan orang asli Papua yang lebih sejahtera.
Ke depan, kata Menkeu, dukungan percepatan pengelolaan Dana Otsus melalui Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OKP) yang dilaksanakan oleh Kantor Vertikal Kemenkeu memiliki peran sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi untuk percepatan pembangunan Papua.
Hadirnya asistensi dan supervisi Pemerintah Pusat (melalui K/L teknis) sejak tahap perencanaan, pembinaan, pengawasan, sampai dengan evaluasi akan memastikan penyaluran dana otsus dan TKDD di Papua dapat berjalan dengan baik.
“Diharapkan dengan memangkas rantai birokrasi dan pelaksanaan pendampingan dan pengawasan yang komprehensif misi mulia untuk memberikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua dapat segara dicapai,” ujar Menkeu. FPKontr1
