Dinas Pendidikan Papua Siapkan Tim Kajian untuk Penyusunan Kurikulum Komunitas

Plt. Kepala Dinas Pendidikan,Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua, Protasius Lobya

JAYAPURA, FP.COM – Empat kepala sekolah yang akan menjadi Sekolah Khusus Papua menghadap Plt. Kepala Dinas Pendidikan,Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua, Protasius Lobya, Jumat (06/01/2023). Mereka adalah Kepala Sekolah SMAN 3 Buper Kota Jayapura, SMANKOR, SMKN 4 Agribisnis dan Agroteknologi Kota Jayapura serta SMKN 1 Pariwisata Kota Jayapura.


”Untuk Biak (SMKN 2 Maritim Biak-red) nanti kita akan ke sana untuk sosialisasi,” sebut Lobya.

Read More

Dalam pertemuan itu, Kepala DPPAD Provinsi Papua menjabarkan beberapa hal seperti sarana prasarana Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Khusus Papua, dan kurikulum yang akan diterapkan pada sekolah khusus Papua.

Suasana Rapat bersama kepala DPPAD Provinsi Papua dan 4 Kepala sekolah yang akan menjadi sekolah khusus di Papua pada Jumat kemarin (06/01/2023)

“Jadi, berangkat dari Undang-undang Otsus Jilid II dan PP 106 terkait kewenangan provinsi mengelola pendidikan khusus dan pengembangan akademi komunitas, terkait dengan itu, kita sedang mempersiapkan beberapa satuan pendidikan kejuruan maupun SMA yang dikategorikan masuk di pendidikan khusus; bagaimana Papua mengidentifikasi diri dalam kurikulum komunitas maupun kurikulum kontekstual di dalam pendidikan khusus,” jelas Lobya kepada Fokus Papua usai pertemuan dengan para kepala sekolah.


Masih menurut Lobya, dua tim penyusun kurikulum komunitas akan disiapkan guna melakukan kajian ke dua negara, yang rencananya ke Finlandia dan Selandia Baru.

”Kita lagi siapkan tim yang akan berangkat ke dua negara yang memiliki kemajuan pendidikan, modern dan kontekstual. Tim itu akan melakukan kajian dalam upaya pengembangan kurikulum komunitas Papua,” jelasnya.


Ia berharap, amanat undang-undang otonomi khusus tentang kurikulum komunitas dan pengembangan pendidikan komunitas akan menjadikan Papua mandiri dalam pengembangan sumber daya manusia berbasis kontekstual Papua sebagaimana semangat otonomi khusus.

“Kita berharap, amanat Undang-undang Otsus tentang kurikulum komunitas dan pengembangan pendidikan komunitas Papua mandiri di dalam pengembangan kurikulum sekolah khusus yang sedang kita rancang dan persiapkan. Secara nasional, kurikulum ini kan selalu berubah, bisa saja satu ketika Papua memberikan kontribusi terhadap pengembangan kurikulum secara nasional. Dan apa yang kita perjuangkan di provinsi induk terkait sekolah-sekolah khusus ini bisa menjadi referensi bagi saudara-saudara kita di daerah otonomi baru (DOB).”

Lobya juga meyakini, pendidikan komunitas ini ke depan akan jadi rujukan untuk daerah-daerah lain yang ingin identitas daerahnya maju tetapi terjaga secara nasional maupun internasional. (*)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *