JAYAPURA, FP.COM – Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPwBI) sebagai bagian dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua terus melakukan upaya menekan inflasi. Ada empat konsep yang diterapkan yakni keterjangkaun harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Menurut Remon Samora, Kepala Tim Implementasi KEKDA KPwBI Provinsi Papua, keempat hal tersebut saling terkait satu sama lain, di mana menjaga rantai pasokan mulai dari produsen hingga ke konsumen yang lebih efisien agar konsumen memperoleh harga yang terjangkau. Kemudian, TPID Provinsi Papua dan Kota Jayapura menggandeng berbagai pihak termasuk Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) untuk menggelar pasar murah.
“Ini sangat intens dilakukan oleh berbagai pihak baik level provinsi maupun level Kota Jayapura. Dari sejak awal tahun hingga hari ini tercatat kita sudah melakukan 12 kali pasar murah. Khusus untuk bulan puasa saja hingga saat ini kita sudah melakukan Sembilan (9) kali pasar murah. Baik itu yang dilakukan TPID Provinsi Papua, TPID Kota Jayapura maupun yang bersinergi dengan Lantamal X, Kodam XVII/Cenderawasih maupun dengan TPID Kabupaten Jayapura. Dan itu kita menggandeng para pelaku usaha yang tergabung dalam APRINDO,” ujar Remon, Selasa (18/04/23) di Jayapura.
Dalam menjamin keterjangkaun harga, inspeksi mendadak (sidak) pasar juga dilakukan. Sementara, menjaga ketersediaan pasokan, beberapa kegiatan pendukungnya seperti penananman cabe, pemberian alsintan, pembagian bibit cabe dan juga pelatihan diversifikasi produk jagung.
“Minggu lalu, pada saat kita mengikuti rapat kerja pimpinan daerah se-Provinsi Papua, telah dilakukan penandatanganan kerja sama antara Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom. Ini untuk memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh Kabupaten Keerom dalam kapasitasnya sebagai kabupaten produsen itu bisa didistribusikan, bisa diserap oleh pasar konsumen yang ada di Kota Jayapura,” ujar Remon.
Untuk pilar ketiga terkait kelancaran distribusi, Remon menyebut Pemerintah Provinsi Papua sudah melakukan penandatanganan kerja sama, minggu lalu, dengan PT POS Indonesia untuk distribusi bahan pangan strategis.
“Salah satunya Pemerintah Provinsi Papua memfasilitasi biaya pengiriman cabe dari Waropen ke Kota Jayapura. Di mana Pemerintah Provinsi Papua meng-cover biaya pengirimannya. Harapannya, dengan biaya distribusi/ongkos pengiriman yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Papua, harga jual kepada konsumen lebih terjangkau.”
Dalam hal komunikasi efektif, kata Remon, TPID itu secara rutin melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. “Setiap hari Senin, di mana dalam pertemuan tersebut, Kemendagri selalu meng-update bagaimana perkembangan harga yang ada di semua daerah, dari Sabang sampai Merauke, dan itu juga mengundang Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Bulog, BPS,TNI, Satgas Pangan dan lain sebagainya. Tujuannya agar ada kesadaran dari semua pemerintah daerah bahwa inflasi itu adalah tugas kita bersama baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah,” tukasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Juli Budi Winantya menambahkan, walaupun selama Ramadan terdapat indikasi sedikit kenaikan harga namun itu tidak berpengaruh tehadap inflasi kumulatif.
“Kalau inflasi kumulatif dari Januari, Februari, Maret itu turun 0,62. Inflasi bulanan dijumlahkan itu kita masih deflasi,” jelas Juli. (*)
