JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak dalam memasarkan hasil bumi. Sebagai gantinya, pemerintah daerah akan memosisikan diri sebagai penyangga utama (offtaker) guna menjamin kepastian pasar dan keadilan harga di tingkat petani.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, di sela-sela kegiatan penanaman padi di Kabupaten Jayapura, Sabtu (28/3/2026). Ia menekankan bahwa kehadiran negara dalam rantai distribusi adalah kunci untuk menyejahterakan masyarakat agraris di Bumi Cendrawasih.
“Pemerintah harus menjadi tempat untuk bersandar bagi petani, bukan lagi tengkulak. Kami hadir dalam rantai distribusi agar petani memperoleh harga yang lebih adil,” ujar Fakhiri.
Untuk mewujudkan transformasi tersebut, Pemprov Papua telah menyiapkan skema pendampingan komprehensif. Dukungan ini mencakup:
- Penyediaan sarana produksi (Saprodi): Bibit, pupuk, dan alat mesin pertanian.
- Akses Pemasaran: Membuka jalur distribusi langsung ke pasar atau lembaga pemerintah.
- Subsidi Layanan: Seluruh fasilitas pendukung diberikan secara gratis.
“Semua akses itu diberikan tanpa biaya. Pemerintah hadir memang untuk tujuan itu,” tegasnya.
Langkah strategis ini bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan upaya jangka panjang untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Dengan posisi tawar yang lebih kuat, petani diharapkan tidak lagi terjerat permainan harga pihak perantara yang selama ini merugikan mereka.
Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Papua optimistis hasil produksi pertanian dapat memberikan manfaat finansial langsung bagi petani, sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah secara mandiri. (*)
