JAYAPURA,FP.COM – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, membawa misi besar dalam transformasi kawasan perbatasan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Rabu (21/1). Di hadapan parlemen, ia menegaskan bahwa wajah perbatasan Papua harus berubah dari sekadar wilayah pinggiran menjadi beranda depan negara yang kompetitif.
Gubernur Fakhiri menekankan pentingnya perubahan pola pikir dalam mengelola wilayah perbatasan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh lagi hanya berfokus ke dalam (inward looking), tetapi harus berorientasi ke luar (outward looking).
“Kawasan perbatasan harus tumbuh sebagai simpul pertumbuhan ekonomi dan pusat interaksi lintas negara. Ini bukan hanya soal kedaulatan, tapi simbol kehadiran negara yang menyejahterakan masyarakat,” tegas Gubernur Fakhiri.
Dalam paparannya, Pemerintah Provinsi Papua secara konkret mengusulkan percepatan pembangunan infrastruktur vital, di antaranya:
- Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Distrik Waris.
- Pembangunan Pos Lintas Batas Laut Negara (PLBLN) di Kota Jayapura.
Infrastruktur ini dinilai krusial untuk memperkuat pengawasan wilayah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan lintas batas RI–Papua Nugini (PNG).
Gubernur juga tidak menampik adanya sejumlah isu krusial yang masih membayangi, mulai dari kerawanan keamanan, hak ulayat, hingga aktivitas lintas batas ilegal. Untuk itu, Pemprov Papua telah menyiapkan langkah taktis yang mencakup:
- Penguatan Ekonomi: Pengembangan pasar perbatasan dan Border Trade Fair rutin RI–PNG.
- Infrastruktur Dasar: Pembangunan rumah eks pelintas batas (repatrian), akses listrik, air bersih, dan telekomunikasi.
- Konektivitas: Peningkatan aksesibilitas wilayah untuk memutus isolasi daerah tertinggal.
Mengakhiri paparannya, Gubernur meminta dukungan penuh dari Komisi II DPR RI agar kebijakan pembangunan perbatasan Papua mendapatkan pengawalan anggaran dan regulasi yang terpadu.
“Kami berharap dukungan DPR RI agar pembangunan perbatasan Papua berjalan berkelanjutan dan manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat di garda terdepan,” pungkasnya. (*)
