JAYAPURA, FP.COM – Pemerintah Negara Jerman (diwakili GIZ) bersama Pemerintah Provinsi Papua menandatangani sebuah kerja sama, secara virtual, pada Jumat (15/1/2021). Kerja sama ini dalam hal membantu Pemerintah Provinsi Papua dalam hal mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Dikutip dari berbagai sumber, GIZ atau Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH merupakan badan usaha milik pemerintah Jerman yang beroperasi dan bekerja sama dengan banyak negara dalam berbagai bidang pembangunan.
Kerja sama GIZ dengan Pemerintah Indonesia sendiri sudah terjalin sejak 2007 dalam hal pencegahan tindak korupsi, yang juga tentunya sejalan dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur Papua. Namun, dalam kerja sama ini, sangat diperlukan sinergi dan kolaborasi dari semua stakeholder termasuk di dalamnya dilakukan oleh negara-negara donor yang secara khusus mendukung pencegahan korupsi untuk mewujudkan good governance.
Assistance in Preventing and Combating Corruption (APCC), fase proyek saat ini berlangsung dari Januari 2019 hingga Desember 2021. Pada fase ini, Provinsi Papua dan Papua Barat, dan beberapa kabupaten seperti Kupaten Jayapura, Merauke, Tambrauw, dan Sorong Selatan menjadi wilayah yang dipilih untuk mendapatkan dukungan bantuan teknis, dengan fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik di sektor kehutanan.
Berbagai bentuk kerja sama di Tanah Papua telah dilakukan dalam dua tahun ini, di antaranya pelaksanaan kajian Indeks Anggaran Daerah dan Analisis Anggaran Daerah di Papua dan Papua Barat (bekerja sama dengan Seknas FITRA), lokakarya terkait pengembangan perizinan elektronik di Provinsi Papua Barat, pengembangan modul anti-korupsi masyarakat adat (bekerja sama dengan AMAN dan ICW), serta penguatan sektor publik dan LSM melalui sosialisasi aplikasi JAGA di Papua dan Papua Barat. Selain itu, GIZ terus mendukung upaya KPK RI dalam memastikan pengembangan sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Doren Wakerkwa mengapresiasi dukungan tersebut, dan pihaknya berkomitmen untuk tetap bersinergi dengan KPK RI atau pun stakeholder lainnya guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, transparan serta modern dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat di Papua.
“Ada banyak kendala teknis baik masalah SDM, teknologi ataupun lainnya yang diakibatkan oleh kondisi alam di Papua tandasnya, namun tidak menyurutkan semangat berkarya lebih baik,” katanya.
Pada kegiatan ini ada pula sesi presentasi oleh beberapa LSM di antaranya: FITRA, Indonesian Corruption Watch (ICW) dan diskusi panel yang membahas kepedulian terhadap pendidikan pencegahan korupsi bagi masyarakat adat, sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ), indeks dan analisis anggaran daerah, serta platform multipihak terkait tata kelola yang baik di sektor kehutanan.
Selain Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, acara juga diikuti oleh perwakilan beberapa kabupaten, LSM lokal, perguruan tinggi lokal dan pihak swasta. FPKontr3
