JAYAPURA, FP.COM – Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Papua, Komisi IX DPR RI menemukan catatan menarik pada bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
Soal kesehatan, terkait kepesertaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) berbasis kartu tanda penduduk (KTP), yang ironisnya, masih banyak warga di pedalaman Papua yang tidak memiliki KTP.
Hal tersebut diungkap Wakil Ketua Komisi IX DPRI Emanuel Melkiades Lakalena usai melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua di Sasana Karya, Jumat (28/2/2020). “Jika berbasis KTP, di mana warga harus memiliki nomor induk kependudukan (NIK), tentu mereka sulit mengakses pelayanan kesehatan BPJS,” ujarnya.
Temuan ini menjadi catatan penting pihaknya. “Kami akan melanjutkan di pusat, bersama BPJS di Jakarta, agar khusus Papua kita mencari pola tersendiri sehingga semakin banyak masyarakat yang mengakses program ini,” terangnya.
Lain lagi di bidang ketenagakerjaan, di mana masih banyak warga Papua di daerah-daerah yang membutuhkan program untuk pemberdayaan sementara balai latihan kerja yang ada belum dimanfaatkan.
“Kami punya bahan yang cukup komprehensif terutama pelaksanaan kesehatan dan ketenagakerjaan di Papua yang bisa kami bantu melalui berbagai kebijakan yang kami dorong melalui Kemenkes dan Kemenaker,” terangnya.
Menyinggung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 Papua, pihak Komisi IX berjanji memberikan perhatian khusus untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari aspek kesehatan sampai dengan peralatan hingga sumber daya manusia, melalui mitra mereka, demi menyukseskan ajang olahraga empat tahunan itu. “Mitra kerja kami di Papua ada kesehatan, tenaga kerja, BPJS Kesehatan, BPJS tenaga kerja, BKKBN, Balai POM dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).”
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen mengatakan, apa yang disampaikan Komisi IX DPR RI sama dengan apa yang pemerintah Provinsi Papua aspirasikan selama ini.
“Memang semuanya belum bisa terakomodir, tapi kami akan membuat satu catatan atau laporan untuk disampaikan ke Komisi IX agar bisa memperjuangkan masalah kesehatan dan ketenagakerjaan di Papua. Mudah-mudahan, ke depan, ada kebijakan yang lebih demokratis untuk Papua sesuai dengan kearifan lokal,” harapnya. FPKontr3
