JAYAPURA, FP.COM– Irjen Pol. Paulus Waterpauw menolak pernyataan Wakil Bupati Nduga Wentius Namiangge yang menyatakan warga di Kabupaten Nduga menjadi korban dengan hadirnya TNI-Polri sehingga harus ditarik dari wilayah tersebut.
Waterpauw menyatakan, tidak mungkin wakil bupati menjamin keamanan warga di sana. Ia menegaskan, kehadiran aparat keamanan di suatu wilayah, termasuk Nduga, untuk penegakan hukum dan juga menjamin keamanan masyarakat.
“Permasalahan yang ada di sana adalah adanya kelompok kriminal yang terus mengganggu keamanan, bukan aparat TNI-Polri, ini malah dipolitisasi agar aparat ditarik dari sana,” terang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, .
Ia juga menjelaskan, Undang-undang Republik Indonesia hanya memberi kewenangan kepada dua institusi untuk menggunakan senjata api yaitu TNI dan POLRI, dan beberapa satuan yang dalam lingkup terbatas.
“Dengan demikian, aparat keamanan tidak akan mentolelir dan akan menindak secara tegas apabila ada kelompok yang menggunakan senjata api untuk melakukan tindak-tindak kejahatan yang meresahkan warga,” tuturnya.
Dirinya juga meminta semua pihak termasuk Pemda Kabupaten Nduga untuk turut ambil bagian dan mendukung keberadaan aparat non organik, dengan maksud melindungi dan menegakkan hukum di Nduga, Termasuk berupaya menuntaskan kasus pembantaian terhadap karyawan PT Istaka Karya, tahun 2018, di mana 17 orangmeninggal dunia dan 4 lainnya masih dinyatakan hilang.
“Kita seharusnya mendukung program-program pemerintah dalam membangun Papua ke depan yang lebih baik untuk mensejahterakan masyarakatnya, itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah setempat, termasuk mendukung kehadiran aparat keamanan di Kabupaten Nduga sehingga situasi tetap aman dan kondusif,” tutup Kapolda. (Dadang)
