JAYAPURA,FP.COM – Staf Ahli Gubernur, Elsye Rumbekwan mengatakan salah satu hambatan dalam penanganan gizi buruk di Papua adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan gizi keluarga.
Hal ini disampaikan Gubernur Papua dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur, Elsye Rumbekwan pada Pertemuan Tingkat Tinggi Kepala Daerah yang digelar Pemprov Papua bersama UNICEF di Jayapura, Rabu (30/11/2022).
“Hal ini menjadi penyebab masalah ketersediaan asupan gizi dalam keluarga, padahal ketersediaan potensi gizi masih sangat banyak,” kata Elsye.
Pemerintah Provinsi Papua menyatakan berbagai upaya yang dilakukan dalam menangani gizi buruk di wilayah setempat belum terlalu optimal.
Ia berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, pemahaman penyebab dan faktor resiko masalah anak gizi buruk.
“Lintas sektor juga didorong untuk bekontribusi terhadap pencegahan dan penanganan anak gizi buruk untuk mengatasi tantangan percepatan pembangunan di Papua,” tegasnya.
Kepala Kantor UNICEF Papua dan Papua Barat, Aminuddin Ramdan menegaskan, anak-anak harus mendapat perhatian di tengah perubahan besar yang dihadapi Papua.
“Saat ini banyak perubahan baik dari sisi struktur, regulasi, kewenangan dan lainnya pasca DOB. Tapi biasanya kelompok anak-anak kurang dapat perhatian di tengah perubahan ini,” ungkapnya.
Ia pun menilai, masih banyak anak wasting di Papua yang belum terdeteksi dan tertangani, meskipun capaian wasting Papua sudah berada di angka 8,8 persen.
“Anak-anak tidak bisa bersuara sendiri, mereka bergantung di lingkungannya, orang tua dan keluarga untuk menyuarakan bahwa mereka butuh diperhatikan,” tuturnya.
Oleh karena itu, Ramdan menegaskan bahwa penanganan masalah wasting di Papua sangat membutuhkan kontribusi dan keterlibatan lintas sektor.
“Kita harus memastikan anak-anak wasting terdeteksi, tertangani baik dari sisi malnustrisi dan penyakit penyertanya serta mememberikan pemahaman kepada lingkungan dan lainnya,” tegas dia.
Lanjutnya, UNICEF siap mendampingi kabupaten/kota di Papua untuk menjangkau anak-anak yang paling rentan dan terpinggirkan untuk kepentingan semua anak.
“Meskipun saat ini sudah ada pemekaran provinsi di Papua, komitmen kami tetap sama untuk mendampingi daerah dalam memastikan upaya pemenuhan hak anak-anak,” tandasnya. (FPkontr3)
