Ketua DPRD Tolikara: Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Legal, Landasan Hukumnya Jelas

JAYAPURA, FP.COM – Ketua DPD Partai Nasdem yang juga Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, Sonny Wanimbo, mengritik pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang tidak menyetujui adanya lockdown di Papua.

“Saya pikir ini adalah komentar serampangan yang tidak berpihak pada keselamatan masyarakat Papua,” katanya.

Menurutnya, pemerintah pusat sangat paham jika fasilitas kesehatan di Papua sangat minim juga tenaga medis.

“DKI Jakarta yang ibukota negara saja banyak korban meninggalnya, apalagi Papua,” ujarnya kepada awak media di Abepura, Kamis (2/4/2020).

Ia menegaskan, Papua belum siap menghadapi pandemik seperti ini. Pandemik virus Covid 19 ini adalah kasus luar biasa yang butuh respon khusus dan luar biasa juga. Tetapi harus disesuaikan dengan kondisi setiap daerah.

“Memang, secara regulasi perundang-undangan, Indonesia tidak mengenal lockdown, tetapi ini kondisi luar biasa. Oleh karena itu, menurut saya, upaya memutus mata rantai virus ini harus disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah dengan pertimbangan ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis dan akses antarwilayah. Kita tahu, Papua, di samping fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang tidak memadai, akses ke setiap wilayah juga sangat sulit. Sehingga, jika virus ini merebak di Papua, korbannya pasti sangat banyak,” ulas Sonny.

Sonny mendukung penuh keputusan Pemerintah Provinsi Papua dan 28 pemerintah kabupaten/kota di Papua yang menutup Bandara Sentani untuk udara dan pelabuhan untuk laut sejak Kamis, 26 Maret 2020 hingga 9 April 2020 dan Status Siaga Darurat di Papua selama 1 bulan mulai 17 Maret hingga 17 April 2020.

“Keputusan pemerintah daerah Papua ini untuk menyelamatkan masyarakat Papua dari virus mematikan landasan hukumnya jelas, Undang-Undang Otonomi Khusus, di mana kebijakan politiknya disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah. Jadi, walaupun ini negara kesatuan, tetapi sistem pemerintahannya kan desentralisasi, Papua desentralisasi asimetris (otonomi khusus), sehingga keputusan pemerintah daerah ini sah dan legal untuk diimplementasikan,” jelas Sonny Wanimbo.
(Dadang)