Ketua Komisi II DPR RI Sebut Desain Puspem Papua Tengah Setara IKN

Kunjungan Rombongan Ketua Komisi II DPR RI di lokasi pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah di Kampung Wanggar Makmur, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Selasa (28/5/2024).

NABIRE, FP.COM – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung bersama 15 anggotanya dan Wakil Menteri Dalam Negri John Wempi Wetipo mengunjungi Kabupaten Nabire dalam rangka memonitor perkembangan penyelenggaraan pembangunan pusat pemerintahan (puspem) Provinsi Papua Tengah.

Ahmad Doli disela-sela kunjungannya memuji desain pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang menurutnya sangat indah, menyaingi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Read More
iklan

“Terima kasih tadi kami disuguhi dengan data lengkap tentang proses pembangunan Provinsi Papua Tengah. Sungguh keren dan indah, ini bisa menyaingi IKN,” ungkap Ahmad Doli kepada wartawan usai memantau lokasi pembangunan kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah di Kampung Wanggar Makmur, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Selasa (28/5/2024).

Rupanya, sebelum mendarat di bandara Nabire Ahmad Doli dibuat kagum dengan landscape pusat pemerintahan yang didesain menyerupai burung cenderawasih. Katanya, sudah seharusnya cenderawasih menjadi ikon daerah yang dapat diperkenalkan ke dunia Internasional.

“Tidak ada wilayah Puspem di Indonesia, bahkan di dunia, yang seperti ini. Ini menggambarkan kita memiliki ikon burung cendrawasih dan ini memang harus kita perkenalkan ke dunia internasional. Saya berharap ini simbol kemajuan Tanah Papua secara keseluruhan.”

Dia pun mengapresiasi keseriusan pemerintah daerah setempat dalam proses pembangunan sarana dan prasarana. Hal itu berbeda dari kunjungannya pada bulan Juni 2023 lalu, di mana lokasi yang ditetapkan akan menjadi lokasi pusat pemerintahan masih berupa hutan dan prosesnya dalam tahap penyerahan tanah adat ke pemerintah.

“Saat ini kami datang dan melihat di Puspem sungguh pekerjaannya sangat luar biasa, lokasinya sudah di-landclearing, jalan-jalan sudah ada, bahkan patok-patok lokasi perkantoran telah dilakukan, ini tentu membuat kami optimis amanat UU bahwa Puspem bisa berjalan dengan fasilitas lengkap bisa tercapai selama 3 tahun,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya saat ini tengah melakukan monitoring pembangunan pasca dimekarkannya daerah Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Dari kunjungannya ini, Komisi II akan membuat timeland untuk mempercepat pembangunan di 4 Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Khusus Papua Barat Daya, kami memiliki catatan yang banyak, namun untuk Papua Tengah saya kira tidak ada isu soal pembangunan, sangat luat luar biasa progresnya. Kita tentu berterima kasih kepada Pj Gubernur Papua Tengah, ternyata memang perempuan itu kerjanya lebih telaten. Dan dalam kunjungan kami, tentu kami tidak perlu banyak bicara, karena di sini sudah banyak bekerja,” pungkasnya.

Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, dalam pemaparannya menjelaskan tentang masterplan pembangunan Puspem Provinsi Papua Tengah. Menurutnya, pola pembangunan yakni grand smart city dengan mempertahankan kawasan hijau.

“Di lokasi Puspem ini ada perkantoran, perumahan dan kawasan masyarakat serta instalasi listrik sistem bawah tanah. Saat ini proses pembangunannya ada di Kementerian PUPR dan semua dokumen serta masterplannya sudah kami berikan,” tuturnya.

“Mimpi kami tentu Papua Tengah bisa menjadi Papua baru di tanah ini. Dengan harapan setelah ini, gubernur defenitif ke depan dapat melanjutkannya,” tambah Haluk. (Redaksi)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *