JAYAPURA, FP.COM – Terkait banyaknya informasi tentang Coronavirus yang beredar di masyarakat, Komisi Informasi Provinsi Papua mendorong pemerintah untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua Wilhelmus Pigai menyatakan, sejauh ini banyak informasi yang simpangsiur dan menyesatkan membuat masyarakat cemas.
Menghindari hal tersebut, kata Pigai, Komisi Informasi Provinsi Papua meminta pemerintah lewat satuan tugas yang dibentuk mampu memberikan informasi akurat kepada masyarakat.
“Kami berharap Satgas Penanganan COVID-19 yang dibentuk ini dapat bekerja secara maksimal dan memberikan informasi yang akurat, cepat dan benar kepada publik di Papua,” kata Wilhelmus Pigai dalam rilisnya kepada media di Papua, Kamis, (19/3/2020).
Masih kata Pigai, sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi tentang virus Corona atau COVID-19 termasuk dalam kategori informasi yang wajib disampaikan secara serta merta.
“Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban menyajikan informasi secara serta merta kepada masyarakat, sebab menyangkut hajat hidup orang banyak di Tanah Papua, dan disampaikan setiap hari.”
Pengecualian buat identitas pasien. “Tetapi jika ada kepentingan lebih besar, pemerintah berwenang memutuskan apakah tetap ditutup atau dibuka. Karna menyangkut penyebaran dalam hal ini riwayat mobilitas pasien, dia pergi ke mana saja,” jelas Pigai.
Pigai juga meminta satgas menyediakan nomor nomor layanan yang bisa dihubungi jika ada warga yang diduga terserang virus ini.
Tak hanya Komisi Informasi, sebelumnya, Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano juga menyerukan pentingnya media center sebagai sumber informasi satu pintu. Hal ini penting agar masyarakat bisa memperoleh informasi yang valid, bukan dari media sosial yang tidak jelas kebenarannya. FPKontr3
