JAYAPURA,FP.COM – PT PLN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pembangunan ketenagalistrikan yang berkeadilan di seluruh pelosok negeri. Hari ini, Senin, 14 Juli 2025, PLN secara serentak di seluruh Unit Induk se-Indonesia, termasuk di Papua, melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Kegiatan penandatanganan PKS ini merupakan kelanjutan dari komitmen bersama untuk memastikan kelancaran dan kepastian hukum dalam setiap tahapan proyek strategis PLN.
Di Jayapura, penandatanganan PKS dilaksanakan antara PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua & Papua Barat (UIW P2B) dan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua (UIP MPA) dengan Kejaksaan Tinggi Papua.
Acara berlangsung khidmat bertempat di kantor PLN UIW P2B Kota Jayapura, menandai sinergi yang lebih erat antara kedua belah pihak dalam mengawal pembangunan infrastruktur listrik dan memastikan implementasi Good Corporate Governance (GCG).
General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Diksi Erfani Umar, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kejaksaan Tinggi Papua atas dukungan proaktif yang telah diberikan kepada PLN, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan proyek.
Diksi Erfani Umar menekankan bahwa keberhasilan PLN dalam pembangunan dan penyediaan ketenagalistrikan sangat bergantung pada mitigasi risiko hukum dan sosial yang kompleks.
Oleh karena itu, ia sangat mengharapkan dukungan berkelanjutan dari Kepala Kejaksaan Tinggi agar PLN dapat melaksanakan tugas penyediaan listrik yang berkeadilan dengan optimal, termasuk dalam pengamanan pengadaan barang/jasa dan pemulihan aset.
“kami sangat mengharapkan dukungan dari Pak Kajati sehingga dalam melaksanakan tugas menyediakan listrik yang berkeadilan PLN dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dan jika kedepannya ada masalah yang terkait dengan hukum dan sebagainya kami di PLN bisa lebih tenang karena dikawal langsung oleh Kejaksaan. Semoga kerja sama kita bisa lebih baik lagi kedepannya”, ujar Diksi.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Hendrizal Husin SH.MH, menegaskan peran strategis Kejaksaan dalam mendukung pembangunan nasional. Ia menjelaskan bahwa salah satu tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) adalah memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pendampingan hukum kepada pemerintah dan instansi lain dalam menangani permasalahan terkait pelaksanaan pembangunan.
Lebih lanjut Kajati Papua mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mengawal proyek-proyek ketenagalistrikan agar berjalan sesuai koridor hukum, transparan, dan akuntabel, serta siap membantu dalam pembebasan jalur transmisi dan pengamanan infrastruktur.
Hendrizal juga berharap agar kerja sama dan koordinasi antara PLN dan Kejaksaan dapat semakin baik di masa mendatang.
Sebagai unit yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur kelistrikan, Senior Manager Perencanaan PLN UIP MPA, Henry Donald Mangatas Silaen, menambahkan bahwa kerja sama ini akan memberikan kepastian operasional dan memitigasi risiko bagi PLN dalam menjalankan proyek-proyek infrastruktur kelistrikan.
Menurut Henry, saat ini portofolio proyek PLN UIP MPA mayoritas terkonsentrasi di Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara, sementara saat ini belum terdapat proyek yang sedang dilaksanakan di wilayah Papua.
Pihaknya berharap dengan adanya PKS ini, PLN dapat bekerja dengan lebih nyaman dan mampu memitigasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) di lapangan, baik yang berkaitan dengan isu lokasi maupun interaksi dengan masyarakat setempat, sejak tahap awal perencanaan.
Kerja sama ini menjadi landasan penting bagi PLN untuk terus berinovasi dan memperluas jangkauan listrik hingga ke daerah terpencil, mengatasi berbagai tantangan teknis dan non-teknis di lapangan, serta memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip GCG (Good Corporate Governance).
Dengan dukungan penuh dari Kejaksaan, PLN optimis dapat mewujudkan pemerataan akses listrik yang menjadi hak seluruh masyarakat Indonesia, demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. (AiWr)
