JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua menegaskan posisi strategis PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Guna memastikan arah bisnis yang sehat, penguatan fungsi pengawasan melalui penataan manajemen dan struktur kelembagaan kini menjadi prioritas utama.
Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, usai melantik Alibaham Temongmere sebagai Komisaris Non-Independen PT Bank Papua dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa di Jayapura (29/3).
Gubernur menilai, sosok komisaris memegang peranan kunci dalam menjaga agar kebijakan perbankan tetap selaras dengan visi pembangunan daerah.
“Fungsi pengawasan harus dijalankan secara profesional dan berorientasi pada pembangunan daerah. Koordinasi antara komisaris dan direksi harus berjalan efektif agar kebijakan tetap pada jalurnya,” tegas Fakhiri.
Menurut Fakhiri, efektivitas kolaborasi di level manajemen sangat menentukan kontribusi bank terhadap masyarakat. Ia berharap tidak ada kebijakan yang melenceng dari tujuan utama memperkuat pembiayaan pada sektor-sektor produktif.
“Bank Papua memiliki posisi strategis karena terhubung langsung dengan pembiayaan di daerah. Bank ini harus semakin kuat dan mampu memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua,” tambahnya.
Langkah penataan ini merupakan bagian dari upaya besar Pemprov Papua untuk menjadikan Bank Papua sebagai instrumen ekonomi yang tangguh. Dengan manajemen yang solid dan pengawasan yang ketat, Bank Papua diharapkan mampu merespons kebutuhan pembangunan dengan lebih lincah dan akuntabel. (*)
