JAYAPURA, FP.COM – Selain pentingnya penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan, anggaran-anggaran yang belum terselesaikan seperti NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) harus segera dicairkan.
Menurut catatan Kemendagri, saat ini NPHD yang sudah dicairkan oleh Papua sebesar Rp 214,033 miliar dari Rp 482,961 miliar. Pengiriman dana dilakukan via transfer bank ke KPUD masing-masing kabupaten dengan total dana Rp 31,455 miliar sesuai dengan jumlah yang diusulkan masing-masing KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah).
“Saya minta semua segera dipenuhi secepat mungkin,” ungkap Tito dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak yang diikuti Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, KPU Papua, Bawaslu Papua, dan Forkopimda di Jayapura, Jumat (10/7/020).
Tito Karnavian juga mewanti-wanti para kepala daerah agar tidak menghambat pelaksanaan pilkada.
“Kepala daerah jangan sampai ada yang menghambat pelaksanan pilkada, kalau ada yang melanggar, ada sanksinya dan saya tidak akan segan-segan memberikannya, baik administrasi sampai kepada pemberhentian,” tegasnya.
Ia mengaku memahami kondisi geografis di Papua, sangat sulit, namun dapat diselesaikan dengan koordinasi.
“Untuk itu saya harapkan, pilkada 2020 ini bisa berjalan dengan lancar semua,” jelasnya.
Tito pun mengungkap masalah di beberapa kabupaten. Seperti di Waropen, ada konflik antara pemda dan KPU, Asmat ada gangguan keamanan berupa kasus penembakan, Keerom ada anggota KPU yang dpecat dan tugas-tugasnya diambil alih oleh KPU Provinsi, dan Memberamo Raya ada kekosongan jabatan Sekretaris KPU.
Untuk itu, ia meminta agar pemerintah setempat, Kapolda dan Panglima TNI segera menyelesaikannya. “Jangan sampai terlambat,” pungkas mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua ini. FPKontr3
