JAYAPURA, FP.COM – Demi menunjang kelancaran setiap tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera mencairkan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Hal ini dikemukakan Tito pada Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Papua, yang berlangsung di SwissBell Hotel Jayapura, Jumat (10/07/2020).
Menurut Tito, KPU, Bawaslu, aparat keamanan, merupakan tiga komponen penting sebagai penyelenggara dan pengawas jalannya pilkada.
“Semua harus dengan anggaran, oleh karena itu anggaran biaya ini harus segera dipenuhi, terutama yang menjadi kewajiban kepala daerah, NPHD-nya segera cairkan,” katanya lagi.
Meski ada kelonggaran waktu pencairan hingga 15 Juli 2020, tetapi Mendagri berharap dilakukan secepat mungkin.
Terlebih, pemutakhiran data pemilih akan dimulai 15 Juli. Pemutakhiran akan dimulai dengan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.
“Ini 15 Juli sudah mau main, saya minta kalau bisa Senin (lusa) sudah 100 persen,” pintanya.
Tito membuka catatannya, menyebut beberapa contoh kabupaten seperti Keerom yang baru mencairkan 32,50 persen NPHD untuk KPUD-nya.
“Kemudian Yalimo, ini agak berat tapi KPU-nya sudah 99,73 persen, Bawaslu-nya 45 persen, aparat keamanan masih nol persen,” ungkapnya.
Untuk Kabupaten Supiori, pencairan NPHD KPUD 73,33 persen, Bawaslu 87,50 persen, dan aparat keamanan 57,14 persen. Kabupaten Nabire, pencairan NPHD KPUD 43,24 persen, Bawaslu 50,00 persen, dan aparat keamanan 50,00 persen. Sementara itu di Kapupaten Waropen, pencairan NPHD KPUD 40,00 persen, Bawaslu 56,00 persen, dan aparat keamanan 0 persen.
Mendagri menyayangkan masih ada daerah yang belum mencairkan NPHD-nya padahal memiliki ruang fiskal yang cukup.
“Yang memprihatinkan itu Waropen, tolong dipenuhi,” pungkasnya. FPKontr3
