JAYAPURA, FP.COM – Sepanjang masa pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura minus 1,67 persen. Dua sektor yang paling terdampak, menurut Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano, adalah jasa dan perdagangan.
Kondisi ini punya efek domino, berimbas pada penurunan pendapatan asli daerah (PAD). Padahal, sebelum pandemic, perekonomian Kota Jayapura tumbuh di kisaran 5,13 persen dengan PAD rata-rata 250 miliar setahun.
“Sebelum pandemi, pendapatan asli daerah (PAD) Rp250 miliar, setelah pandemi menjadi Rp150 miliar, turun drastis dan ini sangat mengganggu ekonomi Kota Jayapura,” kata Wali Kota dalam kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) tingkat Kota Jayapura bersama BI Perwakilan Papua, Senin (19/4/2021).
Tomi Mano juga mengungkapkan, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Jayapura juga mengalami penurunan dari Rp1,3 triliun menjadi Rp1,2 triliun.
Di sisi lain, berbanding terbalik dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang negatif, nilai investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) justru melampaui target, dari Rp4,758 miliar menjadi Rp1,361 triliun. Sementara, nilai investasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp64,051 miliar.
“Iklim investasi di Kota Jayapura telah menerapkan Online System Submission (OSS) yaitu pengurusan izin berusaha secara online guna memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time,” jelas pria yang kerap disapa BTM ini.
Masih dalam kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah ini, Benhur juga meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Jayapura menyebarkan informasi mengenai harga komoditas terutama sembilan bahan pokok (sembako) melalui sarana yang dimiliki seperti videotron yang terpasang di pusat kota dan melalui smartphone.
“Tujuannya agar masyarakat mengetahui harga komoditas yang berlaku di pasaran, sehingga masyarakat dapat mempersiapkan biaya yang harus dikeluarkan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga dalam pemaparannya mengatakan, memasuki tahun 2021, Bank Indonesia telah menetapkan sasaran inflasi nasional sebesar 3,0 +/- 1,0 persen secara year on year (yoy).
“Kestabilan harga merupakan prasyarat dalam mendukung pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat utamanya pada saat pandemi Covid-19,” ujar Sinaga.
Sinaga juga mengatakan, meski perekonomian Kota Jayapura melambat, namun inflasi atau kenaikan harga masih terkontrol.
“Yang perlu diwaspadai adalah ketika perekonomian melambat, inflasi meningkat, itu artinya penghasilan kita tidak bertambah, tapi harga malah menggerogoti daya beli kita. Tapi kita patut bersyukur karena inflasi masih terjaga berada di level 0,76 persen, masih relatif jauh di bawah nasional sebesar 1,68 persen seiring melambatnya perekonomian akibat pandemi Covid-19,” jelasnya. FPKontr1
