NPHD jadi Bahasan Utama dalam Rapat Konsolidasi Pilkada Serentak

  • Whatsapp
Suasana rapat konsolidasi Pemerintah Provinsi Papua dengan para penyelenggara pilkada dan stakeholder lainnya dari 11 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020

JAYAPURA, FP.COM – Tahun ini, sebanyak 11 kabupaten di Provinsi Papua akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada), secara serentak. Kesebelas daerah tersebut adalah Kabupaten Asmat, Mamberamo Raya, Nabire, Boven Digoel, Merauke, Waropen, Keerom, Yalimo, Supiori, Pegunungan Bintang dan Yahukimo.

Demi suksesnya pesta demokrasi ini Pemerintah Provinsi Papua melakukan rapat konsolidasi dengan penyelenggara pemilu daerah bersangkutan, termasuk stakeholder lainnya.

Read More

iklan

Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, tersebut berlangsung di Sasana Karya, Senin (16/3/2020). Dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Papua Theodorus Kossay, Ketua Bawaslu Papua Metusala Infandi dan perwakilan KPU, Bawaslu, Polres dan Dandim dari 11 kabupaten yang akan mengikuti pemilukada serentak.

“Ada beberapa hal yang menjadi perhatian pertama terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” kata Sekda Hery, usai rapat.

Menurut Hery, pada pemilukada kali, NPHD keamanan TNI dan Polri dipisah, karena situasi dan kondisi daerah. “Jadi NPHD antara Dandim dan Kapolres dipisah,” terangnya.

Selain itu, kata Sekda, ada beberapa KPU dan Bawaslu kabupaten mengajukan penambahan anggaran atau adendum untuk penyelenggaraan pilkada.

“Ada kabupaten yang sudah mengakomodir, namun harus direview oleh Inspektorat masing-masing kabupaten,” terangnya.

Ia juga menghimbau kepada KPU Provinsi dan Bawaslu agar terus memantau dan memonitor perkembangan kesiapan pelaksanaan pilkada di 11 kabupaten tersebut.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay mengaku, untuk Pilkada serentak tahun ini total NPHD pada 11 kabupaten sebesar Rp482 miliar.

“Semua kabupaten sudah tanda tangan NPHD dan sudah ditransfer ke rekening KPU,” terangnya.

Masih kata Kossay, dana hibah penyelenggaraan pilkada oleh pemerintah kabupaten juga akan terus dipantau penggunaannya. Ketua Bawaslu Papua Metusala Infandi mengamini pernyataan Kossay. “Tahap pertama (NPHD) dan tahap kedua sudah terealisasi, bahkan ada (kabupaten) yang sudah ditransfer tahap ketiga,” terangnya. FPKontr3

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *