JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua melalui Inspektorat menegaskan bahwa penguatan sistem pengawasan internal tidak boleh hanya terjebak pada kelengkapan administrasi. Efektivitas pencegahan korupsi kini diukur berdasarkan penerapan nyata di lapangan melalui instrumen Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).
Inspektur Papua, Danny Korwa, menjelaskan bahwa IEPK berfungsi sebagai alat ukur objektif untuk memetakan risiko korupsi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Melalui IEPK, kita bisa memotret secara jelas apakah sistem pengendalian sudah benar-benar berjalan atau masih sekadar formalitas yang perlu diperbaiki,” ujar Danny Korwa di Jayapura (6/5).
Danny menekankan perbedaan mendasar dalam evaluasi kali ini. Penilaian tidak lagi berfokus pada tumpukan laporan, melainkan pada bagaimana sistem tersebut terintegrasi dalam aktivitas birokrasi sehari-hari.
“Yang kami nilai bukan hanya laporan di atas meja, tetapi bagaimana sistem itu benar-benar diterapkan dalam kegiatan operasional harian. Pengawasan yang efektif harus terlihat dalam proses kerja, bukan hanya pada dokumen,” tegasnya.
Penguatan IEPK ini merupakan bagian integral dari penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dengan sistem yang terintegrasi, potensi penyimpangan dapat dideteksi dan dicegah sejak dini.
Pemerintah Provinsi Papua meyakini bahwa pengawasan internal yang kuat adalah kunci utama dalam membangun fondasi pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi pelayanan publik yang lebih baik. (*)
