JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua bergerak cepat melindungi para peternak ayam petelur lokal yang tengah terpukul akibat anjloknya harga pasar. Langkah strategis yang disiapkan adalah mengoptimalkan penyerapan telur produksi lokal untuk menyuplai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bumi Cenderawasih.
Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai, bersama instansi terkait dan Asosiasi Peternak Telur Tanah Tabi di Jayapura. Rapat ini khusus menyoroti kendala penyerapan telur lokal di tengah banjirnya pasokan telur dari luar pulau.
“Program nasional (Makan Bergizi Gratis) harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua. Karena itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) didorong untuk memprioritaskan penggunaan telur produksi lokal, sepanjang memenuhi standar harga dan mutu yang ditetapkan,” tegas Suzana Wanggai (9/7)
Plt. Kepala Dinas Pangan Provinsi Papua, drh. Sri Utami, memaparkan bahwa turunnya harga telur dipicu oleh surplus produksi nasional sebesar 13 persen. Dampaknya, pasokan telur dari sentra besar seperti Surabaya dan Makassar masuk dalam jumlah besar ke pasar Papua.
Di sisi lain, produksi peternak lokal justru sedang meningkat tajam. Di wilayah Tanah Tabi (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, dan Sarmi), populasi ayam petelur melonjak 28,8 persen dari tahun lalu menjadi 750.679 ekor per Juni 2026. Kapasitas produksinya kini menembus 561.750 butir telur per hari.
Melimpahnya pasokan dari luar dan dalam daerah, yang tidak sebanding dengan daya serap pasar, menjadi penyebab utama jatuhnya harga di tingkat peternak.
Saat ini, kebutuhan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang masih didominasi telur luar daerah karena menyesuaikan dokumen anggaran. Namun, Pemprov Papua memastikan penyerapan telur lokal akan langsung dioptimalkan begitu usulan revisi dokumen anggaran disetujui oleh KPPG Papua.
Selain mengandalkan program MBG, Pemprov Papua juga merancang strategi perluasan pasar dengan mendistribusikan telur lokal ke kabupaten lain, seperti Kabupaten Mamberamo Raya, Waropen, dan Kepulauan Yapen (Serui).
Saat ini, skema pembiayaan distribusi sedang dihitung untuk kemudian diajukan sebagai usulan dukungan dana ke Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Untuk mendukung kelancaran jalur logistik ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian bersama para offtaker terus berkoordinasi dengan perusahaan pelayaran guna memastikan ketersediaan armada angkutan yang efektif dan berkelanjutan.
Melalui rantai langkah strategis ini, Pemprov Papua optimistis stabilitas harga di tingkat peternak dapat segera pulih sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua. (*)
