JAYAPURA,FP.COM – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua mencatat realisasi serapan anggaran Tahun Anggaran 2026 telah mencapai 44,43 persen. Anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) 1 Persen dan Dana Alokasi Umum (DAU) ini dialokasikan untuk menggenjot transformasi digital di Bumi Cenderawasih.
Capaian tersebut dipaparkan dalam forum Monitoring Meja Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Papua di Jayapura.
Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Diskominfo Papua, Thomas Sibi, menegaskan angka tersebut akan terus didorong melalui percepatan kegiatan, penguatan koordinasi, dan pengawasan yang berkelanjutan di sisa tahun anggaran berjalan.
“Kami berkomitmen memaksimalkan kinerja seluruh bidang agar penyerapan anggaran terus meningkat, dan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua,” ujar Thomas Sibi (8/7).
Ia merincikan, serapan 44,43 persen tersebut bersumber dari empat program utama, yaitu:
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- Program E-Government
Thomas menambahkan, akselerasi ini bukan semata-mata demi mengejar target angka di atas kertas. Target utamanya adalah memastikan setiap rupiah anggaran langsung menyentuh pelayanan publik.
“Uang anggaran ini diwujudkan menjadi layanan publik, penguatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas informasi publik, serta percepatan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua,” tambahnya.
Seluruh program yang telah direncanakan dipastikan akan dikawal ketat agar selesai tepat waktu dengan tetap mengedepankan asas akuntabilitas.
Kegiatan Monitoring Meja ini dibuka resmi oleh Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua, Suzana Wanggai, mewakili Gubernur Papua. Forum ini menjadi wadah evaluasi bersama bagi seluruh perangkat daerah untuk memetakan progres sekaligus mencari solusi atas kendala di lapangan.
Melalui forum strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Papua mendorong seluruh SKPD untuk terus memacu pelaksanaan program secara efektif, transparan, dan akuntabel demi mencapai target pembangunan daerah yang optimal. (*)
